Kerugian Negara Rp 1 T, KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan tersangka dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024 era Yaqut Cholil Qoumas.

"KPK akan segera menyampaikan update penyidikannya, termasuk menyampaikan pihak-pihak siapa saja yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025).

Baca Juga : Skandal Korupsi Kuota Haji, Kementerian Haji dan Umroh Bakal Lakukan Evaluasi Sistem Agen Travel

Budi menyampaikan, penyidikan perkara ini berangkat dari Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, sehingga belum ada tersangkanya. Namun, KPK memastikan dalam waktu dekat ini akan menerbitkan Sprindik penetapan tersangka.

KPK pun sudah menerima pengembalian uang dari pendakwah Khalid Zeed Abdullah Basalamah selaku pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour. Khalid juga sudah diperiksa KPK pada Selasa (9/9/2025) lalu, mengutip RMOL.id.

Selain itu, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat.

Baca Juga : KPK Sita Uang Rp 23 Miliar, 4 Mobil, dan 5 Bidang Tanah Bangunan terkait Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat 8 Agustus 2025. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus.

Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

(fer/nusantaraterkini.co)