Menhan Dorong Revisi UU Pertahanan, Bentuk Pokja Bersama Komisi I DPR
Menhan Dorong Revisi UU Pertahanan, Bentuk Pokja Bersama Komisi I DPR
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mendorong penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan regulasi pertahanan dengan perkembangan strategis dan kebutuhan pertahanan nasional saat ini.
Hal itu disampaikan Sjafrie usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sjafrie mengatakan, revisi UU Pertahanan diperlukan karena sejumlah aspek dalam regulasi yang berlaku saat ini belum mengakomodasi perkembangan kebijakan dan strategi pertahanan nasional. Terlebih, Undang-Undang TNI telah mengalami revisi, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kerangka hukum pertahanan secara menyeluruh.
"Saya mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI untuk bertukar pikiran dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan," ujar Sjafrie.
Menurutnya, pemerintah bersama DPR akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk membahas rencana revisi tersebut. Ia berharap formulasi awal dapat diselesaikan pada akhir tahun ini, sehingga proses revisi undang-undang dapat dilaksanakan pada tahun depan.
Salah satu substansi penting yang akan dimasukkan dalam revisi adalah penegasan mengenai strategi pertahanan Indonesia. Sjafrie menjelaskan, strategi pertahanan Indonesia berorientasi defensif, yakni tidak memiliki niat maupun kepentingan untuk melakukan agresi terhadap negara lain, tetapi tetap mengedepankan perlindungan wilayah teritorial dan kepentingan nasional.
"Di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang belum tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif," jelasnya.
Selain membahas revisi regulasi, pertemuan tersebut juga membicarakan penguatan fungsi pengawasan DPR RI, khususnya Komisi I, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pertahanan nasional.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang direncanakan ditempatkan di setiap kabupaten. Dengan jumlah 514 kabupaten di Indonesia, program tersebut ditargetkan membentuk 514 batalyon.
Sjafrie menegaskan, pembangunan batalyon tersebut bukan bertujuan untuk melakukan militerisasi di daerah, melainkan sebagai bagian dari implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana diamanatkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.
"Ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tetapi merupakan amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," tegasnya.
Ia menambahkan, Kementerian Pertahanan secara berkala melakukan pemantauan langsung ke berbagai daerah untuk melihat perkembangan pembangunan Yonif TP. Pengawasan dan sinkronisasi kebijakan bersama DPR dinilai penting agar implementasi sistem pertahanan nasional berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kepentingan negara.
Melalui koordinasi dengan pimpinan DPR dan Komisi I, Sjafrie berharap penyempurnaan regulasi pertahanan dapat memperkuat landasan hukum sekaligus memastikan arah kebijakan pertahanan Indonesia tetap relevan dengan tantangan strategis ke depan.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOMenhan Dorong Revisi UU Pertahanan, Bentuk Pokja Bersama Komisi I DPR
Fadli Tara·15 menit yang lalu -
NEWSBukan Sekadar Relasi Kerja, Kapendam VI/Mulawarman Bangun Ikatan Kekeluargaan dengan Jurnalis Kaltim
hendra·25 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALIRT di Sergai Ditangkap Edarkan Sabu, Sembunyikan Barang Bukti di Balik Pakaian
hendra·34 menit yang lalu -
-
SUMSELBawa 50 Cartridge Etomidate Kemasan Squid Game, Wanita di Prabumulih Ditangkap Polisi
hendra·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANPelaku Pembunuhan Remaja Wanita di Kos Medan Tewas Dikeroyok, 5 Warga Ditangkap
M Aribowo·2 jam yang lalu -
NEWSDPRD Nias Selatan Setujui Pembahasan Ranperda APBD 2027, Pemkab Fokus Perkuat Infrastruktur dan Pelayanan Publik
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOHabiburokhman: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan untuk Menindas
Fadli Tara·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPuan: RUU Perampasan Aset Tak Dibahas Tergesa-gesa, DPR Sudah Gelar 87 Kali Pertemuan
Fadli Tara·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
