DPR Desak ESDM Beri Kepastian Hukum Perlindungan Ujung Kulon dari Ancaman Tambang
Komisi XII DPR mendesak Kementerian ESDM memberi kepastian kebijakan untuk melindungi Taman Nasional Ujung Kulon dari potensi pertambangan di Banten
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kepastian kebijakan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon dari potensi aktivitas pertambangan.
Desakan tersebut menyusul pernyataan Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, yang memastikan Taman Nasional Ujung Kulon tidak akan menjadi wilayah pertambangan.
Namun, Ratna menilai pernyataan tersebut perlu diperkuat dengan dasar kebijakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keresahan masyarakat bukan tanpa alasan, terutama setelah diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
"Kalau memang ESDM menjamin Ujung Kulon tidak akan menjadi wilayah tambang, apa dasar jaminannya? Jangan hanya berhenti pada pernyataan lisan. Publik membutuhkan kepastian kebijakan yang tegas dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ratna, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, substansi keputusan menteri tersebut perlu dicermati secara serius, khususnya terkait penetapan dan pemilahan wilayah pertambangan di Provinsi Banten. Pemerintah, kata dia, harus memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Ratna bahkan meminta agar pembahasan mengenai rencana pertambangan di kawasan Ujung Kulon, termasuk wilayah sekitarnya, dihentikan demi menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut.
"Daripada kita terus berspekulasi dan memperdebatkan apakah Ujung Kulon akan ditambang atau tidak, lebih baik hentikan saja pembahasan rencana pertambangan di kawasan Ujung Kulon, termasuk wilayah sekitarnya. Jangan sampai muncul kesan pemerintah sedang membuka ruang bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi," tegasnya.
Ratna mengingatkan, Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar kawasan geografis, melainkan salah satu benteng keanekaragaman hayati Indonesia yang memiliki nilai ekologis dan strategis bagi dunia. Kawasan tersebut juga merupakan habitat penting bagi badak Jawa, satwa langka yang keberadaannya membutuhkan perlindungan serius.
Ia menegaskan, perlindungan kawasan konservasi tidak boleh hanya terbatas pada wilayah taman nasional secara administratif. Pemerintah juga harus memperhatikan kawasan penyangga dan wilayah sekitarnya agar aktivitas ekonomi tidak mengancam keseimbangan ekosistem.
"Jangan sampai kita hanya melindungi kawasan taman nasional di atas kertas, tetapi wilayah di sekelilingnya justru dibuka untuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ekosistem. Perlindungan lingkungan harus dilihat secara utuh, bukan parsial," kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur tersebut.
Lebih lanjut, Ratna meminta Kementerian ESDM menjelaskan secara transparan batas-batas wilayah yang masuk dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penjelasan tersebut, menurutnya, harus mencakup potensi komoditas, dasar kajian lingkungan, hingga alasan dimasukkannya wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon ke dalam peta pertambangan.
Ia mengakui, penetapan WUP tidak secara otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Meski demikian, pencantuman suatu kawasan dalam perencanaan pertambangan tetap berpotensi menimbulkan kekhawatiran publik serta pertanyaan mengenai arah kebijakan pengelolaan lingkungan pemerintah.
Karena itu, Ratna mendorong ESDM untuk lebih memprioritaskan agenda transisi energi, pengembangan energi bersih, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan.
"Indonesia tidak kekurangan wilayah dan potensi sumber daya alam. Tetapi kawasan dengan nilai konservasi seperti Ujung Kulon tidak bisa digantikan begitu saja. Jangan semua potensi mineral harus diterjemahkan menjadi peluang eksploitasi. Ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, yakni menjaga warisan ekologis untuk generasi mendatang," pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NASIONALDPR Desak ESDM Beri Kepastian Hukum Perlindungan Ujung Kulon dari Ancaman Tambang
Rozie Winata·18 menit yang lalu -
KOTA MEDANPenginapan di MMTC Medan Digerebek, Polisi Terkait Prostitusi, 4 Orang Diamankan
M Aribowo·24 menit yang lalu -
SEPAKBOLAKubu Selamat Raharjo Gumay Desak PSSI Percepat Kongres Pemilihan Ketua Asprov Sumsel
Rozie Winata·35 menit yang lalu -
KOTA MEDANDemo di Masjid Al Jihad Medan Jumat Besok, Aksi Rakyat Bela Indonesia Desak Usut Tuntas Makar-KKN
M Aribowo·37 menit yang lalu -
SUMSELKemenko Polkam Puji Penanganan Karhutla 2026 di Sumsel, Siapkan Mitigasi 2027 dan Revegetasi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
PENDIDIKANKecam Kasus di SMPN 21 Surabaya, Habib Syarief: Tak Ada Alasan Guru Periksa Area Privat Siswi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONAL9 Poin Perubahan Perpol Baru Jelang Sidang Kode Etik Listyo Sigit Prabowo, Apa Saja?
M Aribowo·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDensus 88 Tangkap 15 Tersangka Jaringan Terorisme Terafiliasi ISIS di Enam Provinsi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRano Alfath Pastikan RUU Perampasan Aset Utamakan Pemulihan Kerugian Korban
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
LIFESTYLEStudi Ungkap Dampak Buruk Makanan Cepat Saji pada Mental dan Akademik Anak
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
