Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

DPR Desak ESDM Beri Kepastian Hukum Perlindungan Ujung Kulon dari Ancaman Tambang

Komisi XII DPR mendesak Kementerian ESDM memberi kepastian kebijakan untuk melindungi Taman Nasional Ujung Kulon dari potensi pertambangan di Banten

Bagikan:
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak Kementerian ESDM memberikan kepastian perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon dari potensi aktivitas pertambangan, Kamis (19/11/2026). (Foto: istimewa)
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak Kementerian ESDM memberikan kepastian perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon dari potensi aktivitas pertambangan, Kamis (19/11/2026). (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota , mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kepastian kebijakan perlindungan dari potensi aktivitas pertambangan.

Desakan tersebut menyusul pernyataan Juru Bicara , Dwi Anggia, yang memastikan Taman Nasional Ujung Kulon tidak akan menjadi wilayah pertambangan.

Namun, Ratna menilai pernyataan tersebut perlu diperkuat dengan dasar kebijakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, keresahan masyarakat bukan tanpa alasan, terutama setelah diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

"Kalau memang ESDM menjamin Ujung Kulon tidak akan menjadi wilayah tambang, apa dasar jaminannya? Jangan hanya berhenti pada pernyataan lisan. Publik membutuhkan kepastian kebijakan yang tegas dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ratna, Kamis (19/11/2026).

Ia menilai, substansi keputusan menteri tersebut perlu dicermati secara serius, khususnya terkait penetapan dan pemilahan wilayah pertambangan di Provinsi Banten. Pemerintah, kata dia, harus memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Ratna bahkan meminta agar pembahasan mengenai rencana pertambangan di kawasan Ujung Kulon, termasuk wilayah sekitarnya, dihentikan demi menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut.

"Daripada kita terus berspekulasi dan memperdebatkan apakah Ujung Kulon akan ditambang atau tidak, lebih baik hentikan saja pembahasan rencana pertambangan di kawasan Ujung Kulon, termasuk wilayah sekitarnya. Jangan sampai muncul kesan pemerintah sedang membuka ruang bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi," tegasnya.

Ratna mengingatkan, bukan sekadar kawasan geografis, melainkan salah satu benteng keanekaragaman hayati Indonesia yang memiliki nilai ekologis dan strategis bagi dunia. Kawasan tersebut juga merupakan habitat penting bagi badak Jawa, satwa langka yang keberadaannya membutuhkan perlindungan serius.

Ia menegaskan, perlindungan kawasan konservasi tidak boleh hanya terbatas pada wilayah taman nasional secara administratif. Pemerintah juga harus memperhatikan kawasan penyangga dan wilayah sekitarnya agar aktivitas ekonomi tidak mengancam keseimbangan ekosistem.

"Jangan sampai kita hanya melindungi kawasan taman nasional di atas kertas, tetapi wilayah di sekelilingnya justru dibuka untuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ekosistem. Perlindungan lingkungan harus dilihat secara utuh, bukan parsial," kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur tersebut.

Lebih lanjut, Ratna meminta menjelaskan secara transparan batas-batas wilayah yang masuk dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penjelasan tersebut, menurutnya, harus mencakup potensi komoditas, dasar kajian lingkungan, hingga alasan dimasukkannya wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon ke dalam peta pertambangan.

Ia mengakui, penetapan WUP tidak secara otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Meski demikian, pencantuman suatu kawasan dalam perencanaan pertambangan tetap berpotensi menimbulkan kekhawatiran publik serta pertanyaan mengenai arah kebijakan pengelolaan lingkungan pemerintah.

Karena itu, Ratna mendorong ESDM untuk lebih memprioritaskan agenda transisi energi, pengembangan energi bersih, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan.

"Indonesia tidak kekurangan wilayah dan potensi sumber daya alam. Tetapi kawasan dengan nilai konservasi seperti Ujung Kulon tidak bisa digantikan begitu saja. Jangan semua potensi mineral harus diterjemahkan menjadi peluang eksploitasi. Ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, yakni menjaga warisan ekologis untuk generasi mendatang," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait