Kemacetan 50 Km di Jalur Denpasar–Gilimanuk, DPR Soroti Kesiapan Pemerintah Hadapi Lonjakan Mudik

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kemacetan parah hingga puluhan kilometer di jalur Denpasar–Gilimanuk, Bali, kembali memunculkan kritik keras terhadap kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan arus mudik. 

Antrean kendaraan yang dilaporkan mencapai sekitar 45–50 kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk membuat ribuan pemudik terjebak berjam-jam tanpa kepastian waktu penyeberangan.

Anggota Komisi V DPR, Sudjatmiko, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya manajemen transportasi dan koordinasi antar lembaga dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat musim mudik.

“Antrean hingga puluhan kilometer ini tidak boleh dianggap sebagai situasi biasa. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan kesiapan menghadapi arus mudik belum maksimal,” kata Sudjatmiko, Senin (16/3/2026).

Ia mendesak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama kepolisian, operator penyeberangan, dan pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk mengurai kemacetan ekstrem tersebut.

Menurutnya, negara tidak boleh terlihat lamban ketika masyarakat menghadapi situasi yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan perjalanan. 

Ribuan pemudik yang terjebak di jalan, kata dia, berhak mendapatkan kepastian layanan transportasi yang layak.

Sudjatmiko juga menyoroti peran operator penyeberangan, yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang dinilai harus lebih sigap dalam menyesuaikan kapasitas layanan dengan lonjakan kendaraan yang sudah bisa diprediksi setiap musim mudik.

“Lonjakan kendaraan saat mudik bukan fenomena mendadak. Ini terjadi setiap tahun dan seharusnya bisa diantisipasi sejak awal melalui kesiapan armada, pengaturan jadwal penyeberangan, serta sistem antrean yang jelas,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah segera memperkuat manajemen penyeberangan, termasuk kemungkinan penambahan armada ferry dan penerapan rekayasa lalu lintas secara lebih agresif agar antrean kendaraan tidak terus membengkak.

Selain itu, Sudjatmiko mendorong penerapan sistem pemantauan lalu lintas berbasis teknologi yang mampu memberikan informasi kepadatan kendaraan secara real time kepada masyarakat.

Menurutnya, transparansi informasi sangat penting agar pemudik dapat mengambil keputusan perjalanan secara lebih rasional dan tidak terjebak berjam-jam di jalur menuju pelabuhan.

Lebih jauh, politisi daerah pemilihan Jawa Barat VI itu menilai kemacetan ekstrem di jalur strategis seperti Denpasar–Gilimanuk adalah sinyal kuat bahwa sistem transportasi nasional masih belum sepenuhnya siap menghadapi mobilitas massal masyarakat.

“Kalau setiap tahun kemacetan ekstrem terus berulang, artinya ada yang salah dalam sistem pengelolaannya. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar penanganan darurat setiap musim mudik,” ujarnya.

Ia menegaskan negara harus memastikan tradisi mudik tidak berubah menjadi pengalaman perjalanan yang melelahkan dan berisiko bagi masyarakat.

“Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata. Mudik adalah hak masyarakat, dan negara wajib menjamin perjalanan yang aman, lancar, dan manusiawi,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).