Kasus Korupsi Melibatkan Mantan Jampidsus, Pakar Ingatkan Pentingnya Independensi Penegakan Hukum

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad menilai keputusan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengalihkan penyidikan tiga perkara dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) harus dipahami sebagai bentuk sinergi antarlembaga, bukan persaingan kewenangan.

Tiga perkara yang dialihkan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di sektor batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel, dengan salah satu tersangka adalah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

"Hubungan antarpenegak hukum bukan kompetisi kewenangan, melainkan koordinasi kelembagaan untuk mewujudkan efektivitas, kepastian, dan keadilan hukum. Presiden memiliki peran strategis untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prinsip konstitusional, memperkuat sinergi, dan mencegah ego sektoral," kata Suparji, Rabu (15/7/2026).

Menurut Suparji, karena perkara tersebut melibatkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan, proses penyidikan harus dijaga agar tetap independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

Ia mengusulkan pembentukan tim penyidik yang berasal dari luar jajaran Jampidsus yang sedang bertugas sebagai langkah pengamanan kelembagaan (institutional safeguard).

"Langkah tersebut merupakan bentuk institutional safeguard untuk menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dalam negara hukum modern, keadilan tidak hanya harus diwujudkan, tetapi juga harus terlihat dalam setiap tahapan prosesnya," ujarnya.

Suparji juga mengingatkan agar fungsi pengawasan DPR tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak memasuki aspek teknis penyidikan.

Dia berpendapat, keterlibatan Komisi III DPR RI yang terlalu jauh dalam proses penyidikan berpotensi memunculkan persepsi adanya intervensi politik terhadap penegakan hukum.

"Fungsi pengawasan DPR seyogianya diarahkan pada aspek kebijakan, akuntabilitas kelembagaan, dan pelaksanaan fungsi konstitusional tanpa memasuki wilayah teknis penegakan hukum," katanya.

Lebih lanjut, Suparji menilai penanganan perkara ini akan menjadi tolok ukur kematangan sistem hukum Indonesia. Keberhasilan penegakan hukum, kata dia, tidak hanya diukur dari keberanian menetapkan pejabat tinggi sebagai tersangka, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan seluruh proses hukum berlangsung secara independen, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas intervensi.

"Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat terus terpelihara, sementara supremasi hukum benar-benar menjadi fondasi utama kehidupan bernegara," tuturnya.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri resmi mengalihkan penanganan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Kejaksaan Agung.

Pengalihan dilakukan setelah penyidik menetapkan dua tersangka, yakni Don Ritto selaku pihak swasta dan mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Dalam konferensi pers bersama Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus Rudi Margono, Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menjelaskan, pengalihan perkara merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi penegakan hukum.

Totok mengungkapkan, selama proses penyidikan penyidik telah memeriksa 15 saksi, dua orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.

Berdasarkan hasil penyidikan, Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sementara Febrie Adriansyah diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan/atau TPPU terkait proses penanganan perkara PT Asabri maupun perkara dugaan korupsi lainnya.

Atas dugaan tersebut, Febrie dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adapun tersangka Don Ritto telah ditahan di Polda Metro Jaya.

(LS/Nusantaraterkini.co)