Kasus Campak Meledak hingga 8.224 Kasus, DPR Kritik Kelambanan Respons Pemerintah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Lonjakan 8.224 kasus suspek campak hanya dalam dua bulan pertama 2026 bukan sekadar angka statistik. Data per 23 Februari 2026 menunjukkan 21 Kejadian Luar Biasa (KLB) di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi.

Empat anak dilaporkan meninggal. Situasi ini menandai kegagalan serius dalam sistem pencegahan penyakit menular yang seharusnya bisa dicegah lewat imunisasi rutin.

Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, secara terbuka mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk tidak lagi bekerja dengan pola reaktif. Ia menilai pemerintah lamban membaca potensi “immunity gap” yang kini terbukti melebar dan berujung pada ledakan kasus.

“Ini bukan sekadar wabah musiman. Jika cakupan imunisasi tidak segera digenjot hingga minimal 95 persen, maka kita sedang membiarkan transmisi virus berlangsung eksponensial,” tegasnya, Sabtu (28/2/2026).

Campak dikenal memiliki tingkat penularan (R0) sangat tinggi. Dalam konteks kesehatan masyarakat, kelengahan sedikit saja dalam cakupan vaksinasi dapat membuka ruang bagi penyebaran luas. Secara klinis, penyakit ini bukan ruam ringan yang bisa diabaikan.

Campak bersifat imunosupresif, melemahkan sistem kekebalan tubuh anak dan memicu komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat yang menyebabkan dehidrasi akut, hingga ensefalitis. Pada anak dengan gizi buruk atau daya tahan tubuh rendah, risiko kematian meningkat tajam dan empat kematian yang tercatat menjadi bukti bahwa ancaman ini nyata.

Yang lebih mengkhawatirkan, lonjakan kasus ini terjadi di tengah maraknya misinformasi vaksin. Penolakan imunisasi yang dibiarkan tanpa respons tegas memperlihatkan lemahnya strategi komunikasi risiko pemerintah. Negara dinilai gagal mengimbangi derasnya disinformasi dengan edukasi berbasis sains yang konsisten dan persuasif.

Neng Eem menegaskan, pendekatan administratif semata tidak cukup. Pemerintah harus melibatkan otoritas medis kredibel, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat lokal untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap imunisasi. 

"Tanpa langkah politik dan kebijakan yang tegas, target hmunity hanya akan menjadi slogan," tandasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)