Kasasi Sritex Ditolak, Komisi IX DPR: Prioritaskan Nasib Pekerja
Perusahaan walaupun dinyatakan pailit, tetap harus memprioritaskan membayar hak para pekerja. Ini jadi prioritas sebelum membayar hutang
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin mendesak pemerintah bergerak cepat menyusul penolakan kasasi PT Sritex oleh Mahkamah Agung (MA).
Pemerintah bisa segera melakukan dialog dengan kurator yang ditunjuk pengadilan agar PT Sritex bisa terus berproduksi dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
“Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi terhadap keputusan Mahkamah Agung. Tapi pemerintah dapat melakukan kebijakan berdialog dengan kurator pengadilan dan pihak yang mengendalikan proses produksi di Srtiex terkait masa depan para pekerja,” kata Zainul Munasichin, Jumat (27/12/2024).
Dia mengatakan langkah cepat dari pemerintah akan memberikan kepastian bagi para pekerja. Sebanyak 50.000 karyawan Sritex hingga kini terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait kasus yang dialami perusahaan.
“Ada banyak pekerja yang menggantungkan hidup di PT Sritex ini,” katanya lagi.
Ia juga mendorong Ombudsman dan Komisi Yudisial (KY) menelisik lagi terkait keputusan yang dikeluarkan mulai dari pengadilan negeri hingga MA terkait kasus pailit PT Sritex .
Menurutnya ada kejanggalan dalam putusan penolakan kasasi yang diajukan oleh PT Sritex
“Bagaimana mungkin ada kreditur minoritas yang pinjaman (liabilitasnya) hanya 0,38 % (Rp 100 Miliar) bisa mempailitkan sebuah perusahaan. Sementara mayoritas Kreditur 99 % (24 Triliun) yang lain menyatakan perusahaan sehat ?. Ini sungguh aneh. Kita dengan mudah bisa menerka apa motifnya dengan melihat profil kreditur tersebut,” katanya.
Zainul mengatakan, pemerintah harus memegang komitmen untuk tidak melakukan PHK kepada puluhan ribu pekerja PT Sritex. Hal ini sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita yang menjanjikan karyawan PT Sritex tidak akan di PHK. Hal ini disampaikan Agus saat rapat dengan Komisi VIII DPR sebelum putusan MA terjadi. Pihaknya hingga kini masih intens melakukan komunikasi dengan Kementerian terkait nasib para pekerja PT Sritex.
“Perusahaan walaupun dinyatakan pailit, tetap harus memprioritaskan membayar hak para pekerja. Ini jadi prioritas sebelum membayar hutang,” katanya.
PT Sritex Grup di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu. Tercatat ada empat anak perusahaan yang digugar pailit oleh PT Sritex di Sukoharjo, dua pabrik di Semarang dan satu lainnya di Kabupaten Boyolali. Kemudian perusahaan melakukan upaya banding ke MA untuk pembatalan putusan pailit namun MA menolak kasasi tersebut.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
LIFESTYLEDukung Fatwa Haram MUI, DPR: Vape Ancaman Nyata Kesehatan Generasi Muda
Rozie Winata·32 menit yang lalu -
EKONOMIRupiah Dibuka Melemah ke Rp18.210 per Dolar AS, Pasar Cermati Inflasi AS dan Utang RI
hendra·32 menit yang lalu -
-
SUMUTPeringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG: Hujan Lebat di Sumut hingga 18 November 2026
M Aribowo·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALOperasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Warga Binaan Positif Amphetamine dan 5 Ponsel Disita
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Felicia Tissue yang Baru Menikah, Pernah Heboh Dikaitkan dengan Kaesang
M Aribowo·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolresta Deliserdang Ringkus Pengedar dan Pembeli Sabu di Pantai Rambung Biru-Biru
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSolar Subsidi Nelayan Dikuasai Mafia, Firman Soebagyo: Usut hingga ke Akar!
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
KESEHATANPuncak HKN ke-62, RS Adam Malik Ajak Warga Sumut Hidup Sehat Lewat Gerakan 1 Juta Langkah
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
SEPAKBOLAKebobolan 15 Gol Tanpa Clean Sheet, Sumsel United Evaluasi Lini Belakang Jelang Putaran Kedua
Rozie Winata·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
