Kajari Siantar Bantah Intervensi Tender, Tim Pokja UKPBJ Lampirkan Surat Pernyataan
UKPBJ menolak seluruh bentuk intervensi, baik yang mengatasnamakan Walikota, pihak luar, maupun oknum tertentu
Nusantaraterkini.co, PEMATANGSIANTAR - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar, Erwin Purba menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan intervensi ataupun penyalahgunaan kewenangan terkait pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Kota Pematangsiantar.
Hal ini disampaikannya usai mencuatnya aksi unjuk rasa dari Gerakan Peduli Adhyaksa, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, tudingan yang menyebut adanya oknum jaksa maupun anggota DPRD Siantar yang bermain dalam proses lelang proyek hanyalah isu yang berangkat dari kekecewaan peserta tender yang gugur.
Baca Juga : 13 Orang Dipanggil KPK jadi Saksi Proyek Jalan, dari Rektor USU hingga Pejabat Pemprov
Proyek yang dipersoalkan meliputi Pembangunan Gedung DPRD Kota Siantar, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, serta pembangunan Kantor DPRD.
“Pengaduan yang masuk memang ditindaklanjuti oleh Seksi Tindak Pidana Khusus dengan Surat Perintah Tugas. Tim kemudian mengumpulkan data dan meminta klarifikasi kepada UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Kota Siantar,” jelasnya.
Hasil pemeriksaan, kata Erwin, menunjukkan bahwa UKPBJ menolak seluruh bentuk intervensi, baik yang mengatasnamakan Walikota, pihak luar, maupun oknum tertentu.
Baca Juga : Dugaan Korupsi Pembangunan Panti Sosial di Medan Tuntungan, Uang Rp945 Juta Dikembalikan ke Kas Daerah
Bahkan, Tim Pokja telah membuat pernyataan bermaterai bahwa tidak ada intervensi dari Kejaksaan maupun pihak lain selama proses tender berlangsung.
“Isu adanya pejabat intelijen Kejari yang disebut-sebut menyalahgunakan kekuasaan tidak benar dan tidak berdasar. Pemenang tender murni hasil keputusan Pokja, bukan karena campur tangan siapa pun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erwin menegaskan Kejari tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan pelaksanaan proyek yang sudah ditetapkan pemenangnya.
"Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan dan klarifikasi sesuai prosedur hukum. Pekerjaan yang sudah berjalan tetap berlanjut,” katanya.
Kajari Siantar menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen menjaga integritas, profesionalitas, serta mendukung pembangunan Kota Pematangsiantar tanpa praktik jual beli proyek maupun intervensi.
(Rdo/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMSELHadirkan Semangat Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Sumsel Tinjau Pos Anti Narkoba dan Bekas Rumah Bandar di Ogan Ilir
Rozie Winata·28 menit yang lalu -
NASIONALDPR Tegaskan Pesangon Adalah Hak Mutlak Pekerja, Bukan Bentuk Belas Kasihan
Rozie Winata·37 menit yang lalu -
SUMUTPropam Periksa Personel Satres Narkoba Polres Asahan Buntut Tahanan Makan di Restoran
M Aribowo·56 menit yang lalu -
SUMSELKapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana Tekankan 5 Poin Strategis untuk Personel Polres Ogan Ilir
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALSoroti Tata Kelola Investasi, DPR Ingatkan Pusat Jangan Abaikan Peran Daerah
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
EKONOMIHarga Emas Turun Merangkak ke Rp2.514.000 Per Gram, Cek Rincian Lengkapnya
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
INTERNASIONALSpesifikasi Pesawat Listrik China CE-25A, Debut Terbang Angkut 19 Penumpang
M Aribowo·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALCatut Nama Tokoh Agama hingga Janji Imbal Hasil Tak Wajar, DPR Desak OJK Bongkar Investasi Bodong Berkedok Syariah
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
INTERNASIONALPrabowo di KTT Asia Timur, Indonesia Teguh Bersama Rakyat Palestina
Rozie Winata·4 jam yang lalu -
SUMUTSiap-siap Liburan! Tiket Kereta Api Nataru di Sumut Resmi Dijual hingga 1 Januari 2027
Rozie Winata·5 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
