Kaisar Abu Hanifah: PHK Krakatau Osaka Steel Alarm Bahaya Industri Baja
Anggota Komisi VII DPR Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan industri baja nasional
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan industri baja nasional yang saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat membanjirnya produk impor.
Menurut Kaisar, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa ratusan pekerja di Krakatau Osaka Steel menjadi sinyal serius melemahnya sektor manufaktur nasional.
“PHK di Krakatau Osaka Steel ini adalah alarm bahwa industri baja nasional sedang tidak baik-baik saja. Jika pemerintah tidak segera turun tangan membentengi pasar domestik dari gempuran barang impor, ancaman PHK massal akan meluas ke sektor industri strategis lainnya,” ujar Kaisar, Sabtu (9/5/2026).
Ia mengungkapkan, industri baja domestik kini tertekan oleh derasnya arus baja impor, khususnya dari China, yang dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan biaya produksi baja lokal. Kondisi tersebut membuat pabrik-pabrik dalam negeri kehilangan daya saing dan terpaksa melakukan efisiensi.
Berdasarkan data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), porsi baja impor diperkirakan akan menguasai hingga 55 persen kebutuhan nasional pada 2026. Sementara itu, volume impor baja pada triwulan III 2025 tercatat mencapai 4,83 juta ton atau meningkat 15,6 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Akibat lonjakan impor tersebut, tingkat utilisasi pabrik baja nasional kini turun drastis dan hanya beroperasi sekitar 50 persen dari kapasitas produksi.
Kaisar menegaskan, industri baja merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menopang pembangunan nasional. Karena itu, negara dinilai perlu hadir untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak sehat.
“Industri baja adalah sektor strategis yang menopang banyak bidang pembangunan. Negara harus hadir melindungi industri nasional dari praktik perdagangan yang tidak adil. Kita tidak boleh membiarkan pasar lokal dikuasai produk luar sementara buruh kita kehilangan pekerjaan,” tegas legislator dari daerah pemilihan Yogyakarta tersebut.
Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis, antara lain dengan memperketat kebijakan impor melalui hambatan non-tarif dan penguatan instrumen perlindungan perdagangan.
Selain itu, Kaisar juga mendorong pemerintah mewajibkan penggunaan produk baja dalam negeri pada seluruh proyek infrastruktur pemerintah maupun swasta secara berkelanjutan, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Menurutnya, lemahnya permintaan domestik yang dibarengi tingginya ketergantungan terhadap impor telah menempatkan pelaku industri nasional dalam posisi sulit.
“Industri baja butuh keberpihakan kebijakan. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri harus dilakukan secara konsisten agar investasi terjaga dan masa depan para pekerja terlindungi,” pungkas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tersebut.
(LS/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KESEHATANINAHAFF 2026: Perkuat Integritas JKN, BPJS Kesehatan Perkokoh Ekosistem Anti-Kecurangan
Rozie Winata·5 menit yang lalu -
SUMSELKabakom Sebut Kepercayaan Publikasi Dapat Tarik Kepuasan hingga 80 Persen
hendra·14 menit yang lalu -
KOTA MEDANRemaja Perempuan Tewas Ditikam di Kos Medan Selayang, Polisi Dalami Motif
M Aribowo·26 menit yang lalu -
NEWSDasco Bantah Dikaitkan dengan Judi Online dan Doxing, Minta Aparat Turun Tangan
hendra·51 menit yang lalu -
NASIONALTekan Pengangguran, Polri Gandeng Dunia Usaha Perluas Program POLIRAN
Rozie Winata·59 menit yang lalu -
KOTA MEDANPolisi Ungkap Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi di Hotel Medan, 2 Orang Diamankan
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSAsep Romy Desak Pemerintah Perluas Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan, Buruh hingga Nelayan Jadi Sorotan
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSRiyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon: Jangan Korbankan Satwa Langka demi SDA!
hendra·1 jam yang lalu -
NASIONAL30 Ribu Gerai Telah Rampung, Pemerintah Percepat Operasional Koperasi Desa Merah Putih
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOGolkar MPR Perjuangkan UU Obligasi Daerah, Buka Alternatif Pembiayaan Pembangunan
Fadli Tara·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
