Lindungi Petani dan UMKM, Legislator: Penghapusan Kuota Impor Harusnya tak untuk Semua Produk
UMKM sangat sulit untuk bersaing jika produk impor tidak dibatasi. Saat ini saja, UMKM kita sudah megap-megap digempur produk impor
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menilai kebijakan penghapusan kuota impor yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memang diperlukan, tetapi hal itu harus diarahkan untuk menjaga keberlangsungan sektor-sektor strategis dalam negeri.
Amin menjelaskan, perlindungan terhadap komoditas pertanian penting untuk menjaga keberlanjutan usaha petani dan stabilitas harga pangan lokal. Sebab itu, ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan sangat berisiko bagi perekonomian rakyat.
“Kuota impor tetap diperlukan, terutama pada produk atau komoditas yang memerlukan proteksi seperti komoditas pertanian dan produk-produk UMKM. Komoditas pertanian perlu diproteksi agar petani terlindungi keberlanjutan usahanya dan juga untuk stabilitas harga komoditas, terutama pangan lokal,” kata Amin Ak, Jumat (11/4/2025).
Di sisi lain, politisi PKS ini menyoroti sulitnya UMKM bersaing jika produk impor tidak dibatasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang ia lakukan, pelaku UMKM saat ini dinilai sudah kesulitan menghadapi serbuan produk impor padahal sektor UMKM memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja.
“UMKM sangat sulit untuk bersaing jika produk impor tidak dibatasi. Saat ini saja, UMKM kita sudah megap-megap digempur produk impor. Keberlanjutan UMKM sangat penting karena mampu menyerap 90 persen tenaga kerja,” jelas legislator dapil Jatim ini.
Meski demikian, Amin menegaskan tidak semua produk harus dibatasi impornya. Ia menyebutkan ada 4 (empat) kategori produk yang dapat diimpor tanpa kuota, yakni, produk yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, produk yang diproduksi dalam jumlah tidak mencukupi, produk dengan spesifikasi teknis tertentu yang belum dapat dipenuhi secara lokal, dan produk yang menjadi input penting bagi industri atau UMKM.
Beberapa contoh produk yang termasuk dalam kategori tersebut, paparnya, antara lain bahan baku industri seperti garam industri, bahan kimia khusus, serta baja atau logam berkualitas tinggi. Selain itu, menurutnya, mesin-mesin produksi canggih dan komponen teknologi tinggi juga dinilai masih perlu diimpor karena belum bisa diproduksi di dalam negeri.
Terkait memenuhi kebutuhan UMKM, barang setengah jadi seperti kain impor, aksesori, dan suku cadang untuk industri kreatif perlu dimasukkan ke dalam daftar. Sementara itu, jelasnya, pangan tertentu seperti kedelai, gandum, serta sapi bakalan atau daging beku dapat diimpor jika pasokan dalam negeri tidak mencukupi.
Menutup pernyataannya, dirinya akan mendorong pemerintah untuk terus menyempurnakan kebijakan impor. Baginya, hal ini krusial agar Indonesia bisa tetap adaptif terhadap kebutuhan industri, namun tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebelumnya, Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan untuk menghapuskan kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat orang banyak. Sebab, kuota impor dinilai menghambat kelancaran perdagangan.
“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.
Prabowo mengatakan instruksi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menurut mantan Menteri Pertahanan itu, langkah penghapusan kuota impor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan untuk merampingkan birokrasi.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KOTA MEDANRemaja Perempuan Tewas Ditikam di Kos Medan Selayang, Polisi Dalami Motif
M Aribowo·11 menit yang lalu -
NEWSDasco Bantah Dikaitkan dengan Judi Online dan Doxing, Minta Aparat Turun Tangan
hendra·36 menit yang lalu -
NASIONALTekan Pengangguran, Polri Gandeng Dunia Usaha Perluas Program POLIRAN
Rozie Winata·44 menit yang lalu -
KOTA MEDANPolisi Ungkap Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi di Hotel Medan, 2 Orang Diamankan
M Aribowo·48 menit yang lalu -
NEWSAsep Romy Desak Pemerintah Perluas Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan, Buruh hingga Nelayan Jadi Sorotan
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSRiyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon: Jangan Korbankan Satwa Langka demi SDA!
hendra·1 jam yang lalu -
NASIONAL30 Ribu Gerai Telah Rampung, Pemerintah Percepat Operasional Koperasi Desa Merah Putih
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOGolkar MPR Perjuangkan UU Obligasi Daerah, Buka Alternatif Pembiayaan Pembangunan
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
NEWSFirman Soebagyo Dorong Kabupaten Pati Terbitkan Obligasi Daerah, Bidik Potensi Ekonomi Juwana Rp2 Triliun
hendra·1 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
