Dibanjiri Produk Asing, lndustri Baja Nasional Sulit Berkembang, DPR: Pemerintah Bantu Pengusaha Lokal

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Melemahnya industri baja nasional disorot pelaku usaha sebagai dampak dari sistem pembiayaan yang tidak berpihak pada pelaku baru. Kredit usaha dinilai masih dikuasai kelompok besar dan kalangan berpengaruh. 

Anggota Komisi XI DPR Amin AK menyebut target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden Prabowo akan lebih mudah tercapai jika lahir wirausahawan baru secara masif. 

Amin menyatakan di tengah adanya investor dan produk asing, tentu pemerintah harus membangun ekosistem kewirausahaan yang menyeluruh, tidak sekadar menyediakan kredit, tetapi memperkuat fondasi usaha sejak awal bagi pengusaha lokal. 

"Pertama, pemerintah perlu memastikan regulasi dan perizinan benar-benar ramah bagi pelaku usaha baru. Penyederhanaan OSS, percepatan legalitas usaha mikro, serta kemudahan izin operasional harus menjadi prioritas agar proses memulai usaha tidak berbelit," kata Amin, Jumat (14/11/2025). 

Supaya pengusaha lokal bisa naik kelas dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional, Amin mengatakan bila pembinaan dan inkubasi usaha juga sangat penting untuk membangun literasi bisnis, literasi keuangan, serta kemampuan manajerial pengusaha baru. 

Politisi PKS tersebut juga menuturkan di tengah banjirnya investor asing, pemerintah juga perlu memastikan bila akses pasar, baik domestik maupun ekspor, harus diperluas agar usaha yang baru tumbuh dapat berkembang dan berkesempatan naik kelas, tercipta konglomerasi. 

Ambil contoh tentang industri baja, tentu jangan hanya berfokus pada investor dan produk asing, pengusaha lokal juga harus diberi ruang untuk berkembang dan naik kelas.   

"Program peningkatan kualitas SDM seperti pelatihan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, serta pengembangan inovasi perlu diperbesar cakupannya agar pengusaha baru memiliki daya saing," tutur legislator dapil Jatim ini. 

Amin menekankan bila pemerintah juga perlu memastikan pendampingan usaha untuk para pengusaha dalam negeri bisa berjalan paralel dengan penyaluran kredit. 

Menurutnya, pendampingan ini penting untuk mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan keberhasilan usaha sehingga kredit yang diberikan benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar penyerapan dana. 

Selain itu, Amin menekankan bila Himbara sebagai bank BUMN juga memiliki peran penting dalam memastikan kredit tepat sasaran. Untuk itu, kualitas asesmen dan monitoring harus ditingkatkan agar dana digunakan sesuai kebutuhan modal kerja dan investasi usaha. 

"Himbara juga perlu memperluas kerja sama dengan inkubator, kementerian, dan lembaga pelatihan agar debitur mendapat pendampingan terstruktur," imbuhnya. 

Pada akhirnya, secara keseluruhan pertumbuhan 8 persen dapat dicapai bila pemerintah, perbankan, dan dunia usaha bergerak terpadu. 

"Asta Cita diharapkan bisa benar-benar meningkatkan produktivitas ekonomi nasional dan pengusaha dalam negeri dapat mengambil peran," tutupnya.

Pengusaha Sulit Tumbuh

Sementara itu, CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan, menyebut kondisi ini membuat pengusaha baru sulit tumbuh, sementara industri manufaktur semakin kehilangan daya saing.

“Permasalahan kita saat ini dikarenakan penyaluran kredit dari bank-bank besar hanya diberikan kepada pengusaha besar ataupun titipan-titipan politisi. Akibatnya tidak ada pemerataan, tidak lahir para pengusaha baru,” kata Hendrik.

Menurut Hendrik, sistem kredit yang timpang membuat roda ekonomi tidak bergerak merata. Ia menilai bank kini lebih berperan sebagai lembaga jaminan, bukan lagi agen pembangunan. 

“Sekarang pinjam uang ke bank yang dilihat nomor satu bukan proyeknya, melainkan kolateralnya. Yang punya aset kolateral, ya pasti orang usahanya sudah mapan. Sementara orang menengah mau naik kelas mustahil dengan kebijakan seperti ini. Bank harus mengubah kebijakannya. Sebelum krisis 1998, bank acting like a real bank. Sekarang bank acting seperti pegadaian,” ujarnya. 

Hendrik menilai kebijakan ini memperlebar kesenjangan. “Kebijakan ini membuat orang kaya makin kaya dan orang miskin dan menengah akan mustahil masuk ke dalam kategori orang kaya,” ucapnya. 

Ia menambahkan, stagnasi ekonomi di kisaran 5 persen tidak bisa dipecahkan hanya dengan menarik investasi asing. 

Pemerintah perlu melahirkan konglomerasi baru dari pelaku industri lokal agar perekonomian lebih dinamis. 

“Mereka maju industri manufakturnya karena pemerintah terjun langsung membimbing agar menyesuaikan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia negara industri dalam 10 tahun ke depan,” kata

 Hendrik. Selain itu, ia meminta pemerintah memperketat regulasi investasi asing. Banyak investor asing dinilai masih menggunakan nama lokal atau nominee untuk menguasai aset sepenuhnya. 

 “Cara mereka ngakalinnya semua pakai nominee orang lokal, terus dibuat perjanjian di bawah tangan sehingga mereka tetap menguasai 100 persen. Ini fakta. Sama kayak orang-orang asing beli aset di Bali, kan banyak notaris atur-atur pakai nominee,” ujar Hendrik. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan sejumlah investor dari Eropa, China, dan Vietnam berminat merelokasi pabrik baja ke Indonesia. 

“Kami minta supaya mereka berinvestasi di Indonesia, bangun pabrik di Indonesia, sehingga mereka juga punya akses ke pasar domestik,” kata Faisol Reza.

(cw1/nusantaraterkini.co)