Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan, menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan, pada Rabu (3/9/2025).
Sebanyak lima tuntutan disuarakan mereka, di antaranya hapus tunjangan mewah DPRD Medan.
Mereka menilai, tunjangan mewah para wakil rakyat itu sangat mencederai rasa keadilan sekaligus memperluas jurang pemisahan antara wakil dan rakyatnya.
Baca Juga : VIDEO Unjukrasa di Kantor Wali Kota, HMI Medan Desak Penutupan Hiburan Malam dan Penyelesaian Banjir
Amatan Nusantaraterkini.co, massa HMI Cabang Medan, menjadikan Kantor DPRD Medan sebagai titik protes yang kedua setelah berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan.
Mereka datang dengan membentangkan spanduk, dan lengkap dengan atribut-atribut organisasi mereka. Tidak lama setelah bergantian orasi, perwakilan dari DPRD Medan menemui mereka. Dua pihak itu, duduk dan berbincang mengenai tuntutan mereka.
Ketua Umum HMI Cabang Medan, Cici Indah Rizka, menjelaskan kondisi ekonomi sosial masyarakat kota Medan saat ini, sangat mengkhawatirkan. Dan diperparah dengan sejumlah tunjangan mewah para dewan itu. Disparitas sosial menjadi sangat jelas.
“Kami menuntut penghapusan tunjangan mewah itu. Anggaran hasil efisiensi harus dialihkan untuk kebutuhan publik, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Cici kepada wartawan, Rabu sore.
Bukan hanya itu, keresahan mereka juga dituliskan dalam kertas yang diberikan kepada perwakilan rakyat itu. Hampir dua jam berlangsung mereka berdialog, pada kader HMI Cabang Medan itu tampak menjelaskan alasan-alasan dari lima butir tuntutan mereka.
Adapun lima tuntutan itu berbunyi:
Hapus Tunjangan Mewah DPRD Kota Medan.
Audit dan Transparansi Anggaran DPRD Kota Medan.
Evaluasi Kinerja DPRD Kota Medan.
Usut Dugaan Korupsi DPRD Kota Medan.
Keadilan untuk Guru Honorer di Kota Medan.
Tuntutan itu, dianggap massa HMI Cabang Medan bukan hanya sebagai bentuk protes belaka, melainkan jeritan rakyat yang dianggap sudah terlalu lama dikhianati.
“DPRD Medan harus mengingat bahwa legalitas mereka lahir dari rakyat,” tegas Cici.
Baca Juga : Anggap Upaya Pembungkaman, HMI FISIP USU Kritik Kebijakan Kuliah Daring
Sementara itu, Wakli Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, yang menjadi salah satu perwakilan legislatif menyatakan menerima aspirasi mereka. Dia berjanji akan menyampingkan tuntutan ini ke tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.
“Aspirasi mereka kita terima. Dan akan kita sampaikan kepada pemerintah,” kata Rajudin.
Hingga sekitar Pukul 17.40 WIB, unjuk rasa yang berakhir dengan dialog itu selesai.
Massa membubarkan diri sambil menyanyikan lagu-lagu organisasi mereka.
Dan, pada detik-detik terakhir unjuk rasa mereka berseru: “Hidup Rakyat. Yakusa.”
(cw7/nusantaraterkini.co)
