Imbas Kebijakan Efisiensi, Realisasi Belanja Negara di Sumsel Turun Rp4,6 Triliun

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat realisasi belanja negara di wilayah Sumsel sepanjang tahun 2025 mencapai Rp48,2 triliun. 

Angka ini melambat 8,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat dan absennya agenda politik nasional.

Meskipun secara persentase serapan anggaran mencapai 95,3 persen dari target, kontraksi paling dalam terjadi pada komponen belanja pemerintah pusat yang anjlok hingga 26,97 persen secara tahunan (year on year).

Penurunan ini dipicu oleh penahanan belanja modal dan barang di awal tahun serta selesainya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang pada tahun sebelumnya menjadi motor penggerak utama realisasi anggaran.

“Kontraksi belanja pemerintah pusat dipengaruhi kebijakan efisiensi di awal tahun yang menahan realisasi belanja barang dan belanja modal. Selain itu, pada 2025 juga tidak ada agenda penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada seperti pada 2024,” ujar Kepala Kanwil DJPb Sumsel, Rahmadi Murwanto, Jum’at (13/3/2026).

Berbeda dengan belanja pusat, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) justru menunjukkan tren positif dengan realisasi sebesar Rp33,7 triliun atau tumbuh 2,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Rahmadi merincikan, belanja pegawai masih mendominasi dengan Rp6,59 triliun, sementara dari sisi TKD, Dana Alokasi Umum (DAU) menyerap Rp13,8 triliun dan Dana Desa tersalurkan sebesar Rp2,27 triliun.

Namun, Rahmadi memberikan catatan khusus mengenai implementasi program prioritas baru yang dinilai masih lambat meskipun telah dilakukan refocusing anggaran.

Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disebutnya masih dalam tahap awal sehingga belum mampu mendongkrak realisasi belanja secara signifikan di daerah.

“Di satu sisi anggaran dihemat untuk mendukung program prioritas, tetapi implementasinya masih berjalan lambat. Program MBG belum berjalan luas, sementara KDMP juga masih dalam tahap pembentukan,” tuturnya.

Menutup keterangannya, DJPb Sumsel menekankan pentingnya percepatan eksekusi program di level satuan kerja agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumsel secara luas.

“Perubahan prioritas sempat membuat realisasi melambat. Namun, pemerintah pusat tetap menyalurkan TKD yang cukup besar sehingga kinerja belanja secara keseluruhan masih mencatatkan kenaikan tipis pada komponen daerah,” pungkasnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)