Realisasi Belanja Negara di Sumsel Tembus Rp12,61 Triliun hingga April 2026

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi penyerapan belanja negara di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) yang bersumber dari APBN telah menembus angka Rp12,61 triliun selama periode empat bulan pertama.

“Pertumbuhan belanja pemerintah pusat mencapai 28,19 persen, didorong oleh kenaikan belanja pegawai, percepatan realisasi belanja barang, serta meningkatnya belanja modal,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto, Sabtu (6/6/2026).

Rahmadi merincikan anggaran yang tersalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,24 triliun, serta Transfer ke Daerah senilai Rp8,37 triliun tersebut dialokasikan secara optimal guna mempercepat roda birokrasi, pembiayaan modal, hingga jaminan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat daerah.

"Selain itu, pertumbuhan yang cukup tinggi juga dipengaruhi basis perbandingan yang rendah pada tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran," imbuhnya.

Ia mengatakan sisa porsi pengeluaran disalurkan langsung ke tingkat kabupaten dan kota, meskipun secara akumulasi tahunan terdapat penyusutan kuota kiriman dana dari pusat.

"Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp8,37 triliun atau 36,36 persen dari pagu. Secara tahunan, penyaluran TKD mengalami kontraksi 11,60 persen seiring penurunan alokasi transfer pada 2026," katanya.

Walau pagu kiriman menyusut, DJPb memastikan pasokan dana segar untuk pos krusial penunjang hajat hidup orang banyak di Sumsel sama sekali tidak terganggu.

"Meski demikian, kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dinilai tetap optimal untuk mendukung belanja dasar pemerintah daerah, operasional pemerintahan, serta pelayanan publik kepada masyarakat," tegasnya.

Di sisi pendapatan, keuangan negara di wilayah Sumsel juga mencatatkan kinerja positif dengan total pemasukan yang sudah terkumpul mencapai Rp5,29 triliun atau menyentuh 25 persen dari target APBN tahun ini.

"Hingga akhir April 2026, penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp4,02 triliun atau 23,12 persen dari target. Secara tahunan, penerimaan pajak tumbuh 11,69 persen," terangnya.

Ia menyebut jika laju pertumbuhan setoran wajib pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh geliat administrasi instansi serta performa ekspor komoditas andalan lokal.

"Pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh peningkatan setoran masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bendahara pemerintah, serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) tahunan badan dari sektor perkebunan sawit," lanjutnya.

Selain itu, sektor keuangan nonsorotan pajak lainnya pun turut andil menyumbang kas daerah dengan realisasi mengesankan senilai Rp1,26 triliun atau 51,17 persen dari target.

“Dan secara tahunan, capaian (PNPB) tersebut tumbuh 40,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan PNBP terutama berasal dari peningkatan signifikan pada kelompok PNBP lainnya yang bersumber dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL),” tambahnya.

Sebaliknya, koreksi tajam justru menimpa sektor kepabeanan dan cukai daerah yang terpantau jeblok dan baru mengumpulkan dana sebesar Rp106,54 miiliar atau 6,12 persen dari target pagu.

“Penurunan penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi oleh melemahnya harga patokan ekspor serta berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya,” tutupnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)