Iluni UI Desak Pemerintah Perketat LHKPN untuk Tekan Korupsi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Jawa Barat angkatan 1986 Jurusan Elektron, Imam Mahdi, menegaskan bahwa persoalan korupsi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia meskipun era reformasi telah berlangsung hampir 30 tahun.

Menurutnya, berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini belum mampu menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Bahkan, ia menilai kondisi korupsi di Indonesia justru semakin mengkhawatirkan.

"Tolong saya tekankan sekali lagi, reformasi sudah hampir tiga dekade, tetapi pemberantasan korupsi makin mengkhawatirkan. Indeks korupsi kita juga masih tinggi," ujar Imam Mahdi di Bundaran HI, Jumat (12/6/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Imam mengusulkan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah memperkuat transparansi melalui optimalisasi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ia menilai pengisian LHKPN harus menjadi syarat mutlak bagi pejabat negara sebelum dilantik. Selain itu, pembaruan data kekayaan pejabat juga perlu dilakukan secara berkala.

"Jangan lantik pejabat jika belum mengisi LHKPN. Kemudian LHKPN harus diperbarui secara rutin, misalnya setiap satu, dua, atau enam bulan sekali," katanya.

Selain itu, Imam juga mendorong pemerintah memperluas penerapan sistem transaksi non-tunai (cashless) dalam berbagai aktivitas keuangan. 

Menurutnya, sistem tersebut akan memudahkan pengawasan dan pelacakan aliran dana sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.

"Perlu ada penekanan pada sistem cashless sehingga seluruh transaksi dan pembayaran dapat termonitor dengan baik," ujarnya.

Tak hanya itu, Imam juga meminta pemerintah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran yang dikelola partai politik, APBN, serta berbagai bentuk bantuan dan program pemerintah lainnya.

Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Transparansi pengelolaan keuangan negara harus diperkuat agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)