Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Gus Yaqut dan Eks Stafsus Resmi Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Siapkan Penahanan

KPK tetapkan Gus Yaqut dan eks stafsusnya sebagai tersangka korupsi kuota haji 2024. Penahanan disiapkan, Rp100 miliar sudah dikembalikan.

Bagikan:
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan tersangka oleh KPK terlibat kasus korupsi haji. (Foto: istimewa)
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan tersangka oleh KPK terlibat kasus korupsi haji. (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2024. Keduanya yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, serta mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Penetapan status hukum tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).

“KPK telah menetapkan dua tersangka. Saudara YCQ selaku mantan Menteri Agama dan Saudara IAA sebagai staf khusus Menteri Agama pada saat itu,” ujar Budi.

KPK Segera Tahan Gus Yaqut

Usai penetapan tersangka, KPK memastikan langkah penahanan terhadap Gus Yaqut akan segera dilakukan guna mempercepat proses penyidikan.

“Terkait penahanan, akan kami sampaikan lebih lanjut. Namun prinsipnya, KPK ingin proses penyidikan berjalan efektif,” kata Budi.

Kerugian Negara Masih Dihitung BPK

Dalam perkara ini, nilai kerugian keuangan negara belum diumumkan secara pasti. KPK menyebut penghitungan kerugian masih dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saat ini BPK masih melakukan kalkulasi untuk menghitung besaran kerugian keuangan negara dari perkara dugaan korupsi kuota haji ini,” jelasnya.

PIHK Kembalikan Dana Rp 100 Miliar

KPK juga mengungkapkan telah menerima pengembalian dana senilai sekitar Rp 100 miliar dari sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji. Dana tersebut diduga berasal dari aliran hasil korupsi kuota haji.

“Hingga saat ini pengembalian uang sudah mencapai kurang lebih Rp 100 miliar dan masih berpotensi bertambah,” ungkap Budi.

KPK pun mengimbau pihak PIHK maupun biro travel lain yang diduga turut menerima keuntungan agar bersikap kooperatif dengan mengembalikan dana tersebut.

“Kami mengajak PIHK, biro travel, maupun asosiasi yang masih ragu untuk segera mengembalikan dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

(Dra/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru