Gus Yaqut dan Eks Stafsus Resmi Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Siapkan Penahanan
KPK tetapkan Gus Yaqut dan eks stafsusnya sebagai tersangka korupsi kuota haji 2024. Penahanan disiapkan, Rp100 miliar sudah dikembalikan.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2024. Keduanya yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, serta mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Penetapan status hukum tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).
“KPK telah menetapkan dua tersangka. Saudara YCQ selaku mantan Menteri Agama dan Saudara IAA sebagai staf khusus Menteri Agama pada saat itu,” ujar Budi.
KPK Segera Tahan Gus Yaqut
Usai penetapan tersangka, KPK memastikan langkah penahanan terhadap Gus Yaqut akan segera dilakukan guna mempercepat proses penyidikan.
“Terkait penahanan, akan kami sampaikan lebih lanjut. Namun prinsipnya, KPK ingin proses penyidikan berjalan efektif,” kata Budi.
Kerugian Negara Masih Dihitung BPK
Dalam perkara ini, nilai kerugian keuangan negara belum diumumkan secara pasti. KPK menyebut penghitungan kerugian masih dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saat ini BPK masih melakukan kalkulasi untuk menghitung besaran kerugian keuangan negara dari perkara dugaan korupsi kuota haji ini,” jelasnya.
PIHK Kembalikan Dana Rp 100 Miliar
KPK juga mengungkapkan telah menerima pengembalian dana senilai sekitar Rp 100 miliar dari sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji. Dana tersebut diduga berasal dari aliran hasil korupsi kuota haji.
“Hingga saat ini pengembalian uang sudah mencapai kurang lebih Rp 100 miliar dan masih berpotensi bertambah,” ungkap Budi.
KPK pun mengimbau pihak PIHK maupun biro travel lain yang diduga turut menerima keuntungan agar bersikap kooperatif dengan mengembalikan dana tersebut.
“Kami mengajak PIHK, biro travel, maupun asosiasi yang masih ragu untuk segera mengembalikan dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
NEWSYusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Saat Prabowo ke Luar Negeri
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Tetapkan Lima Tersangka Kasus Eksploitasi ART di Arab Saudi
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
EKONOMIDubes Kazakhstan Sambangi BPP KAPMI Bahas Peluang Investasi dan Perdagangan
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPTUN Jakarta Gugurkan Gugatan Suket Gibran dan Hentikan Sidang
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
NASIONALGibran Tegaskan Pengunduran Diri sebagai Wapres Tidak Terkait Ijazah
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
PENDIDIKANRico Waas Minta Hasil Riset Menjadi Solusi bagi Masyarakat
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
-
NASIONALPrabowo Minta Pemilihan Pengganti Wapres Rampung Sebelum Akhir Desember
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
SUMUTOknum Mafia Jermal GS Ditangkap, Polisi Bongkar Dugaan Jual Beli Lahan PTPN Rp4,9 Miliar
M Aribowo·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
