Gubernur Sumut Bobby Nasution Segera Lunasi Hutang DBH Rp2,2 Triliun ke Kabupaten/Kota
Ini sudah kita anggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024, kita akan bayarkan, untuk tahun berjalan 2025 kita (kabupaten/kota) harus bekerja sama
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024. Penyelesaian kewajiban Pemperintah Provinsi (Pemprov) Sumut ini akan dilakukan di tahun ini.
Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode 2023-2024 sekitar Rp2,2 triliun. Sedangkan untuk periode 2025, Pemprov Sumut juga berkomitmen menyelesaikan di tahun ini tergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini sudah kita anggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024, kita akan bayarkan, untuk tahun berjalan 2025 kita (kabupaten/kota) harus bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor,” kata Bobby Nasution, saat memimpin Rapat Koordinasi seluruh Kepala Daerah se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis (13/3/2025).
Total DBH yang akan disalurkan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota di tahun 2025 (periode 2023-2024-2025) sekitar Rp3,55 triliun. Namun, Bobby Nasution meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran agar bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 98%.
“Pembagian anggaran UHC itu kami sepakati 20% provinsi, 80% daerah. Nah yang 80% itu bisa bapak-bapak ambil dari DBH, rata-rata hanya sekitar 25% dari DBH. Kalau yang sudah UHC kami tetap transfer DBH dan 20% anggaran untuk UHC, UHC ini sangat penting untuk masyarakat kita,” kata Bobby Nasution.
Hal ini disambut gembira seluruh bupati/walikota yang hadir di Aula Tengku Rizal Nurdin. Bupati/walikota mendapat angin segar di tengah efisiensi yang menjadi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto tahun ini.
Walikota Binjai Amir Hamzah mengatakan langkah yang diambil Gubernur Sumut merupakan terobosan yang luar biasa. Dia berharap realisasi penyaluran DBH bisa dilakukan segera sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secepatnya.
“Kami bangga kebijakan yang diambil, ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan secepatnya bisa kita realisasikan,” kata Amir Hamzah.
Selain dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Sumut, rakor ini juga dihadiri Pj Sekda Pemprov Sumut M Armand Effendy Pohan. Selain itu, hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut dan OPD kabupaten/kota.
(akb/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
POLITIKPKS Nilai Gibran Sebaiknya Mundur, Usul DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Rozie Winata·18 menit yang lalu -
KESEHATANDampak Karhutla, Lonjakan ISPA di Sumsel Tembus 457 Ribu Kasus
Rozie Winata·34 menit yang lalu -
EKONOMIIHSG Menguat Tajam Tembus 5.100, Investor Ramai Bertransaksi Pagi Ini
hendra·34 menit yang lalu -
POLITIKSurya Paloh Nilai Wacana Pemakzulan Sah Asal Sesuai Konstitusi, NasDem: Sikap Paling Rasional
Rozie Winata·52 menit yang lalu -
SUMSELAksi Cepat Tangani Karhutla, Empat Personel Polda Sumsel Terima Penghargaan dari Kapolri
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
POLITIKKomisariat GMNI Sejajaran Sibolga-Tapteng Cabut Rekomendasi Ketua Cabang
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SUMSELLonjakan Harga Beras, Pemko Palembang Atasi Lewat Pasar Murah dan Penyaluran SPHP
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
POLITIKDibalik Mundurnya Tiga Kader PSI, Sinyal Retaknya Hubungan Prabowo dan Jokowi
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALOperasi Jaran Mahakam di Kaltim, 113 Pelaku Curanmor Diringkus dan Puluhan Motor Disita
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMSELPenerimaan CPNS Pemprov Sumsel 2026 Batal, Usulan Formasi Dialihkan ke Tahun 2027
Rozie Winata·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan