Gubernur Bobby Nasution Perjuangkan Tambahan TKD Rp1,1 Triliun untuk Sumut

Nusantaraterkini.co, BATAM — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, secara terbuka memperjuangkan penambahan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi wilayah-wilayah di Sumut yang terdampak bencana alam. Di saat bersamaan, Bobby mendesak Pemerintah Pusat memberikan kepastian acuan anggaran yang wajib digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027. 

​Desakan tersebut disampaikan Bobby Nasution secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera yang digelar di Ruang Balairungsari, BP Batam, Rabu (12/8/2026).

Bobby menegaskan kejelasan acuan angka sangat krusial mengingat jajaran pemerintah kabupaten/kota di Sumut saat ini sedang merampungkan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 sekaligus bersiap memasuki tahapan awal penganggaran R-APBD 2027. 

​"Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan," tegas Bobby Nasution.

​Merespons Gubernur Sumut, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri telah melayangkan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan serta Bappenas terkait beberapa skenario alokasi TKD 2027. Kemendagri menyiapkan tiga kalkulasi simulasi pasca-exercise kebutuhan daerah, yaitu skenario maksimal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, dan skenario minimal Rp910 triliun. 

​Meski keputusan akhir berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kekuatan APBN, Kemendagri menetapkan daerah terdampak bencana sebagai prioritas utama jika ada penambahan alokasi. 

​"Pertama itu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro (Sulawesi Utara). Kemudian adalah daerah berkapasitas fiskal rendah yakni daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil agar tidak mengganggu belanja wajib dan pembangunan," ujar Tito Karnavian.

​Mendagri pun mengimbau seluruh kepala daerah untuk memantau pengumuman resmi alokasi TKD yang akan disampaikan dalam Pidato Presiden terkait Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan RI. 

​"Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)