Gambut Sulit Dipadamkan dari Udara, BNPB Alihkan Fokus Karhutla ke Operasi Darat

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalihkan strategi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas dengan berfokus pada operasi Satgas Darat.

Pengalihan penanganan tersebut dilakukan akibat sulitnya penanggulangan karhutla di lahan gambut melalui penyiraman udara (water bombing) maupun Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

“Situasi karhutla saat ini di 6 provinsi prioritas di lahan gambut, bergeser dengan menitikberatkan pada operasi pemadaman oleh Satgas Darat. Karena Operasi Modifikasi Cuaca untuk mendatangkan hujan akhir-akhir ini sulit karena pertumbuhan awan hujan tidak banyak,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Rabu (16/9/2026).

Suharyanto menyebut jika keterbatasan jangkauan helikopter water bombing membuat pemadaman api di dalam lapisan tanah gambut tidak berjalan optimal.

Meskipun pemerintah telah menyiagakan sebanyak 58 helikopter di seluruh wilayah Indonesia, keberadaan satgas darat tetap menjadi tumpuan utama dalam mengendalikan titik api.

“Kemudian juga operasi udara oleh helikopter water bombing, meskipun sudah 58 helikopter yang dikerahkan di seluruh Indonesia tetapi hasilnya juga tidak maksimal. Karena yang dapat dipadamkan helikopter itu sangat terbatas. Berarti memang tumpuan utamanya adalah operasi darat oleh satgas darat,” terangnya.

Ia mengapresiasi kinerja Satgas Darat Sumsel yang mencatatkan keberhasilan memadamkan hampir 280 hektare lahan terbakar dalam satu hari. Pihaknya mendorong agar skema kerja penanganan darat di Sumatera Selatan dapat dicontoh oleh lima provinsi prioritas lainnya hingga musim hujan tiba pada awal November mendatang.

“Pemadaman hari kemarin oleh satgas darat Sumsel mendapatkan hasil luar biasa. Hampir 280 hektare lahan terbakar bisa dipadamkan dalam satu hari. Kami terus memberikan semangat, apresiasi, memecahkan kendala di lapangan, dan berterima kasih kepada satgas darat,” tuturnya.

Guna menjaga konsistensi pemadaman selama 1,5 bulan ke depan, BNPB menyepakati skema penambahan personel berbasis regu sesuai arahan Kementerian Kehutanan.

Pemerintah daerah bersama unsur jajaran Kodim dan Polres diminta segera membentuk regu pemadam tambahan yang masing-masing beranggotakan 15 orang serta dilengkapi peralatan memadai dari pusat.

“Tadi sudah disepakati, masing-masing kabupaten/kota, provinsi, kalau kekurangan personel nanti bisa segera ditambah. Ada pola dari Pak Menhut, 1 regu berisikan 15 orang yang dilengkapi dengan peralatan memadai untuk bisa memadamkan api secara maksimal. Setelah ini, kabupaten/kota, para dandim, kapolres, saya minta segera bentuk regu itu dan peralatan nanti akan kami dukung,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)