Formappi Nilai Pidato Presiden Kontras dengan Realitas Petani dan Nelayan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik isi pidato Presiden yang disampaikan di hadapan petani dan nelayan. Menurutnya, pidato tersebut sarat dengan pesan kepedulian terhadap rakyat, namun minim dukungan data yang menggambarkan kondisi riil masyarakat saat ini.

Lucius menilai Presiden menegaskan tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk menyejahterakan rakyat serta menunjukkan kepedulian terhadap nasib petani dan nelayan.  Namun, menurut dia, pernyataan tersebut tidak disertai data yang dapat menjelaskan kondisi kesejahteraan petani, nelayan, maupun masyarakat secara umum.

"Pidato berapi-api yang ingin dikesankan sebagai momen unjuk kepedulian Presiden rasanya jadi hambar karena kontras dengan realitas rakyat yang ada saat ini," kata Lucius Karus, Kamis (25/6/2026).

Ia juga menyoroti adanya sindiran Presiden kepada sejumlah pihak, mulai dari DPR, DPD hingga kelompok-kelompok kritis. Menurut Lucius, kritik yang berulang dalam pidato menunjukkan bahwa suara kritis masyarakat masih dianggap sebagai isu yang mengganggu pemerintah.

Selain itu, Lucius menilai komitmen pemberantasan korupsi yang kembali disampaikan Presiden hanya menjadi pernyataan yang terus diulang tanpa diikuti perubahan signifikan di lapangan.

Menurutnya, publik seharusnya sudah memahami komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, kemunculan berbagai kasus korupsi yang melibatkan orang-orang dekat kekuasaan dinilai menimbulkan kesan adanya kesenjangan antara pernyataan resmi pemerintah dan realitas yang terjadi.

Lucius juga mengkritik struktur pemerintahan yang dinilainya berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi. Ia menyoroti besarnya kabinet serta berbagai program berskala besar yang dijalankan pemerintah.

"Bagaimana mau memberantas korupsi jika pemerintahan yang dipimpin Presiden seperti memberi angin pada pelaku korupsi. Kabinet gemuk hingga program raksasa pemerintah selalu akan mungkin menumbuhkan praktik korupsi," ujarnya.

Ia menambahkan, lemahnya pengawasan serta proses rekrutmen pejabat yang dinilai banyak berasal dari lingkaran dekat Presiden turut menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.

Karena itu, Lucius menyebut pidato Presiden mencerminkan paradoks dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan berbagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberantas korupsi. 

Namun di sisi lain, menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi dan kenyataan di lapangan. 

(LS/Nusantaraterkini.co)