Kecam Kasus di SMPN 21 Surabaya, Habib Syarief: Tak Ada Alasan Guru Periksa Area Privat Siswi
Anggota Komisi X DPR Habib Syarief mengecam dugaan pemeriksaan area privat siswi SMPN 21 Surabaya dan dorong evaluasi, disiplin positif, serta pemulihan
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad, mengecam keras dugaan tindakan seorang guru di SMPN 21 Surabaya yang meminta sejumlah siswi menurunkan pakaian dalam untuk membuktikan alasan menstruasi.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk untuk menegakkan kedisiplinan maupun kejujuran peserta didik.
Ia menegaskan, sekolah semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang, bukan justru tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat serta melanggar privasi siswa.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Tidak ada satu pun alasan kedisiplinan yang membenarkan tindakan memeriksa area privat tubuh anak secara paksa. Ini bukan metode pendidikan, melainkan tindakan yang berpotensi melanggar hak dan martabat anak,” tegas Habib Syarief, Kamis (19/11/2026).
Ia mengatakan, sekolah memang memiliki tanggung jawab menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, serta kepatuhan dalam menjalankan ibadah. Namun, seluruh tujuan pendidikan tersebut harus dilakukan melalui pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan tetap menghormati hak peserta didik.
Habib Syarief juga mengingatkan, tindakan semacam itu berpotensi menimbulkan trauma psikologis, rasa malu, hingga hilangnya kepercayaan siswa terhadap guru dan lingkungan sekolah.
Ia mengapresiasi langkah awal pihak sekolah yang telah memberikan surat peringatan kepada guru bersangkutan. Meski demikian, ia meminta agar penanganan kasus tersebut tidak berhenti pada pemberian teguran administratif.
“Persoalan ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kita hanya melihatnya sebagai kesalahan individu, sementara aspek pengawasan, standar operasional, dan pemahaman guru tentang perlindungan anak justru luput dari perhatian,” ujarnya.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Habib Syarief mendorong empat langkah perbaikan yang perlu segera dilakukan.
Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pendisiplinan di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya diminta memastikan adanya pedoman yang tegas agar praktik pendisiplinan tidak melanggar privasi maupun hak fisik peserta didik.
Kedua, memastikan pemulihan psikologis siswi yang terdampak. Dinas terkait perlu memfasilitasi pendampingan oleh tenaga psikolog profesional agar kondisi mental dan rasa aman para korban dapat dipulihkan. Menurutnya, pemulihan korban harus menjadi prioritas, bukan hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada guru.
Ketiga, memperkuat pelatihan disiplin positif bagi tenaga pendidik. Guru perlu mendapatkan pembinaan terkait psikologi perkembangan anak dan remaja, komunikasi empatik, serta metode pendisiplinan tanpa kekerasan. Apabila ditemukan dugaan ketidakjujuran siswa, penyelesaiannya harus dilakukan melalui dialog dan pendekatan edukatif, bukan tekanan atau intimidasi.
Keempat, merevitalisasi fungsi Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Ruang BK harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk menyampaikan persoalan tanpa takut dihakimi ataupun dipermalukan.
Dengan demikian, nilai kejujuran diharapkan tumbuh dari kesadaran pribadi peserta didik, bukan karena tekanan maupun ancaman.
Habib Syarief menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dari tingkat kepatuhan siswa terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan sekolah membangun karakter dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak setiap individu.
“Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus membangun karakter dengan menghormati martabat manusia. Pendidikan sejati menyentuh hati, bukan menghakimi raga,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMSELKemenko Polkam Puji Penanganan Karhutla 2026 di Sumsel, Siapkan Mitigasi 2027 dan Revegetasi
Rozie Winata·14 menit yang lalu -
PENDIDIKANKecam Kasus di SMPN 21 Surabaya, Habib Syarief: Tak Ada Alasan Guru Periksa Area Privat Siswi
Rozie Winata·23 menit yang lalu -
NASIONAL9 Poin Perubahan Perpol Baru Jelang Sidang Kode Etik Listyo Sigit Prabowo, Apa Saja?
M Aribowo·37 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDensus 88 Tangkap 15 Tersangka Jaringan Terorisme Terafiliasi ISIS di Enam Provinsi
Rozie Winata·52 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRano Alfath Pastikan RUU Perampasan Aset Utamakan Pemulihan Kerugian Korban
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
LIFESTYLEStudi Ungkap Dampak Buruk Makanan Cepat Saji pada Mental dan Akademik Anak
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
EKONOMISinergi Lintas Sektor, Polda Sumut dan 9 Mitra Strategis Perkuat Keamanan dan Ekonomi
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
