Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Kecam Kasus di SMPN 21 Surabaya, Habib Syarief: Tak Ada Alasan Guru Periksa Area Privat Siswi

Anggota Komisi X DPR Habib Syarief mengecam dugaan pemeriksaan area privat siswi SMPN 21 Surabaya dan dorong evaluasi, disiplin positif, serta pemulihan

Bagikan:
Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad, mengecam dugaan pelanggaran privasi siswi di SMPN 21 Surabaya yang meminta sejumlah siswi menurunkan pakaian dalam untuk membuktikan alasan menstruasi, Kamis (19/11/2026). (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad, mengecam dugaan pelanggaran privasi siswi di SMPN 21 Surabaya yang meminta sejumlah siswi menurunkan pakaian dalam untuk membuktikan alasan menstruasi, Kamis (19/11/2026). (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Muhammad, mengecam keras dugaan tindakan seorang di yang meminta sejumlah siswi menurunkan pakaian dalam untuk membuktikan alasan menstruasi.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk untuk menegakkan kedisiplinan maupun kejujuran peserta didik.

Ia menegaskan, sekolah semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang, bukan justru tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat serta melanggar privasi siswa.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Tidak ada satu pun alasan kedisiplinan yang membenarkan tindakan memeriksa area privat tubuh anak secara paksa. Ini bukan metode pendidikan, melainkan tindakan yang berpotensi melanggar hak dan martabat anak,” tegas , Kamis (19/11/2026).

Ia mengatakan, sekolah memang memiliki tanggung jawab menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, serta kepatuhan dalam menjalankan ibadah. Namun, seluruh tujuan pendidikan tersebut harus dilakukan melalui pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan tetap menghormati hak peserta didik.

Habib Syarief juga mengingatkan, tindakan semacam itu berpotensi menimbulkan trauma psikologis, rasa malu, hingga hilangnya kepercayaan siswa terhadap dan lingkungan sekolah.

Ia mengapresiasi langkah awal pihak sekolah yang telah memberikan surat peringatan kepada guru bersangkutan. Meski demikian, ia meminta agar penanganan kasus tersebut tidak berhenti pada pemberian teguran administratif.

“Persoalan ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kita hanya melihatnya sebagai kesalahan individu, sementara aspek pengawasan, standar operasional, dan pemahaman guru tentang justru luput dari perhatian,” ujarnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Habib Syarief mendorong empat langkah perbaikan yang perlu segera dilakukan.

Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pendisiplinan di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya diminta memastikan adanya pedoman yang tegas agar praktik pendisiplinan tidak melanggar privasi maupun hak fisik peserta didik.

Kedua, memastikan pemulihan psikologis siswi yang terdampak. Dinas terkait perlu memfasilitasi pendampingan oleh tenaga psikolog profesional agar kondisi mental dan rasa aman para korban dapat dipulihkan. Menurutnya, pemulihan korban harus menjadi prioritas, bukan hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada guru.

Ketiga, memperkuat pelatihan disiplin positif bagi tenaga pendidik. Guru perlu mendapatkan pembinaan terkait psikologi perkembangan anak dan remaja, komunikasi empatik, serta metode pendisiplinan tanpa kekerasan. Apabila ditemukan dugaan ketidakjujuran siswa, penyelesaiannya harus dilakukan melalui dialog dan pendekatan edukatif, bukan tekanan atau intimidasi.

Keempat, merevitalisasi fungsi Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Ruang BK harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk menyampaikan persoalan tanpa takut dihakimi ataupun dipermalukan.

Dengan demikian, nilai kejujuran diharapkan tumbuh dari kesadaran pribadi peserta didik, bukan karena tekanan maupun ancaman.

Habib Syarief menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dari tingkat kepatuhan siswa terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan sekolah membangun karakter dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak setiap individu.

“Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus membangun karakter dengan menghormati martabat manusia. Pendidikan sejati menyentuh hati, bukan menghakimi raga,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait