Firman Soebagyo Dorong RUU Kelapa Sawit Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Nusantaraterkini.co, JAKARTA–Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong DPR bersama pemerintah segera membentuk Undang-Undang (UU) Kelapa Sawit. Menurutnya, industri sawit kini telah berkembang menjadi komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam sektor pangan, industri, hingga energi.

Firman menilai Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia sudah saatnya memiliki regulasi khusus yang mengatur tata kelola industri sawit secara komprehensif. Selama ini, pengaturan mengenai sawit masih tersebar dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Perkebunan, peraturan menteri, hingga peraturan presiden.

"Sudah saatnya kita punya UU Kelapa Sawit. Malaysia sudah punya sejak lama dan itu yang membuat tata kelola mereka lebih rapi. Kita produsen terbesar dunia, tapi aturan kita masih tercerai-berai. Akibatnya petani kecil lemah dan industri kita gampang diserang," kata Firman, Sabtu (11/7/2026).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, keberadaan UU Kelapa Sawit juga penting untuk memperkuat peran sawit dalam mendukung program ketahanan energi nasional. 

Menurutnya, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel melalui program B35 dan rencana implementasi B40 telah memberikan manfaat besar bagi negara. Ia mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyebut penggunaan biodiesel berbasis sawit mampu menghemat anggaran negara hingga Rp117 triliun dari beban subsidi solar.

"Uang tersebut dapat dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan infrastruktur. Sawit juga menjadi salah satu sumber energi baru terbarukan yang penting dalam mendukung target transisi energi menuju 2060," ujarnya.

Firman menilai tanpa payung hukum yang lebih kuat, sejumlah persoalan mendasar di sektor sawit akan terus berulang. Di antaranya praktik sawit ilegal, konflik lahan, hingga ketidakpastian harga yang diterima petani.

Karena itu, ia mengusulkan agar UU Kelapa Sawit menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh tata kelola industri sawit nasional, mulai dari perlindungan petani, pendanaan peremajaan (replanting), penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), penegakan hukum terhadap sawit di kawasan hutan, hingga sistem ketertelusuran (traceability) produk untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

"UU Kelapa Sawit ini ibarat konstitusinya sawit. Isinya harus melindungi sekitar 17 juta orang yang menggantungkan hidup dari sektor ini, sekaligus memperkuat posisi Indonesia menghadapi berbagai bentuk diskriminasi perdagangan, termasuk dari Uni Eropa," katanya.

Firman juga meminta pemerintah memasukkan Rancangan Undang-Undang Kelapa Sawit ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Menurutnya, pembentukan regulasi tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong swasembada energi dan hilirisasi industri.

"Kami di Komisi IV siap bekerja cepat bersama Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Bappenas untuk membahas RUU Kelapa Sawit demi memperkuat masa depan industri sawit nasional," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)