Filep Wamafma Soroti Temuan BPK Rp49,28 Triliun, Desak Perbaikan Tata Kelola Anggaran

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Filep Wamafma menyoroti temuan BPK senilai Rp49,28 triliun dan mendesak perbaikan tata kelola anggaran agar manfaatnya dirasakan masyarakat di daerah.

Filep menegaskan, temuan tersebut harus menjadi momentum evaluasi tata kelola keuangan negara, terutama anggaran pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat.

Menurutnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak serta-merta menjamin efektivitas program pemerintah maupun manfaat anggaran bagi masyarakat.

“Kualitas tata kelola juga harus diukur dari ketepatan sasaran, efektivitas belanja, dan dampak nyata bagi rakyat,” ujar Filep, Minggu (11/10/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan, BPK melaporkan 762 hasil pemeriksaan, termasuk 546 pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Sebanyak 509 pemerintah daerah memperoleh opini WTP, 35 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan dua opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Filep menekankan, anggaran pendidikan dan kesehatan harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan, mulai dari kesejahteraan guru, sarana sekolah, ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan, hingga perlindungan bagi masyarakat kurang mampu.

Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengendalian internal, mengoptimalkan penerimaan daerah, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serius. Temuan berulang harus dievaluasi agar tidak terus terjadi.

“Akuntabilitas tidak berhenti pada opini WTP, tetapi harus dibuktikan melalui manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).