Dukung Sensus Ekonomi 2026, Wagub Sumsel Beri Contoh Sadar Data ke Masyarakat

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Moh Wahyu Yulianto menyebut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai secara nasional sejak 15 Juni 2026.

Wahyu menyampaikan, pendataan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door) oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

"Untuk Kota Palembang ada sekitar 1.100 petugas yang diterjunkan. Sementara untuk seluruh Sumatera Selatan terdapat sekitar 7.000 petugas yang kami kontrak untuk melaksanakan pendataan," ujar Wahyu Yulianto, Jumat (19/6/2026).

Guna memastikan kualitas informasi yang didapat, ia mengatakan telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi manipulasi data melalui koordinasi dengan asosiasi pengusaha dan penguatan teknik wawancara petugas.

BPS berkomitmen melakukan validasi silang dengan data pembanding lainnya untuk menjamin keabsahan hasil sensus.

"Kita juga sering melakukan diskusi, ngobrol bareng sama para pengusaha supaya kita juga dapat gambaran persis. Itu juga jadi bahan bagi kita untuk bisa melihat data yang diberikan valid atau tidak," katanya.

Wahyu menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam proses wawancara, kami menjamin kerahasiaan data responden. Data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan dipublikasikan secara individu," tegasnya.

Dukungan nyata atas pelaksanaan ini pun, ditunjukkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang. Yang mana dirinya menyambut baik petugas sensus di rumah dinasnya guna memberikan data pada, Rabu (17/6/2026) lalu.

Ia menambahkan, kehadiran Wakil Gubernur sebagai responden merupakan pesan penting kepada masyarakat jika sensus adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan warga tanpa terkecuali.

"Kami ingin menyampaikan bahwa kepala daerah dan pimpinan daerah juga menjadi responden dalam sensus ini. Pak Wakil Gubernur sudah didata. Ini menunjukkan kepedulian dan dukungan terhadap pentingnya data untuk pembangunan," tambahnya.

Di tengah kesibukan birokrasi, sang pemimpin daerah memilih meluangkan waktu demi memberi contoh langsung bagaimana sebuah data jujur harus digulirkan dari tingkat keluarga.

"Secara pribadi saya juga harus menjalankan tugas pemerintahan, tetapi saya bagian dari masyarakat yang wajib memberikan contoh yang baik. Karena itu saya memberikan data yang sebenarnya kepada petugas sensus," ungkap Cik Ujang.

Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi penting dalam penyusunan berbagai program pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Semoga pelaksanaan sensus ini berjalan lancar dan data yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Data yang akurat akan sangat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengerahkan sebanyak 7.800 lebih petugas lapangan untuk menyisir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Moh. Edy Mahmud menjelaskan, operasional selama empat bulan ini bertujuan untuk menangkap potret ekonomi daerah secara menyeluruh, mencakup skala UMKM hingga perusahaan besar.

"Sebetulnya mulai bulan ini sudah mulai ada kegiatan-kegiatan, dari bulan depan sampai bulan Juli, dan Agustus selesai. Tentu kita perlu dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota," ujar Moh. Edy Mahmud saat diwawancarai langsung di Griya Agung pada, Selasa (12/6/2026) lalu.

Edy merincikan setelah memulai segmentasi usaha besar pada Mei, kemudian petugas akan bergerak secara masif mulai pertengahan Juni untuk mendatangi bangunan usaha, kaki lima, hingga pemukiman warga.

"Di bulan Juni yang door to door ke lapangan itu mulai tanggal 15. Jadi petugas akan keliling lagi ke rumah-rumah, ke bangunan-bangunan usaha, kaki lima, yang didatangi," terangnya.

Selain mendata unit usaha, rangkaian sensus ini juga menyasar sekitar 2,8 juta keluarga untuk pemetaan sosial ekonomi rumah tangga.

Data yang dikumpulkan dari berbagai sektor seperti pertanian, industri dan jasa ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang benar-benar akurat mengenai kondisi ekonomi Sumatera Selatan saat ini.

"Target besarnya kita kan harus mendata seluruh kegiatan ekonomi. Supaya nanti ketika selesai, datanya itu benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi di Sumatera Selatan," harapnya.

Sementara itu, di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang menembus 5,91% pada Triwulan I-2026, Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmen penuh menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026).

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menuturkan kesiapannya menjadi motor penggerak di tingkat daerah dan menargetkan seluruh ekosistem bisnis Palembang ikut terlibat.

"Data valid dari Sensus Ekonomi 2026 sangat kita butuhkan. Sensus ini bukan sekadar mencatat identitas usaha, melainkan memotret karakteristik penting seperti pemanfaatan teknologi digital, sertifikasi halal, hingga potensi usaha kreatif. Inilah yang akan menjadi panduan kami dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang efektif," tuturnya.

Komitmen ini didorong oleh data pertumbuhan ekonomi Palembang yang menembus 5,91% year-on-year, menempatkan Palembang di jajaran tiga besar kabupaten/kota dengan pertumbuhan tertinggi di Sumatera Selatan, sejajar dengan Pagar Alam dan OKU Timur.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Jangan takut atau ragu, karena data ini dilindungi undang-undang dan digunakan murni untuk kemajuan ekonomi nasional, serta kesejahteraan masyarakat Palembang dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno merinci pertumbuhan terjadi merata di semua sektor. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat kenaikan tertinggi 9,36%, disusul sektor Jasa Pendidikan 9,09%, serta Informasi dan Komunikasi serta Real Estate masing-masing 8,15%.

"Tujuan utama sensus ini menyediakan data dasar yang menyeluruh untuk mencerminkan struktur perekonomian yang utuh, mulai dari karakteristik usaha hingga isu lingkungan," tutupnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)