Dukung Putusan MK, Habib Syarief Minta Anggaran Pendidikan dan MBG Dipisah Mulai APBN 2027

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menyatakan dukungan penuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan pemisahan anggaran pendidikan dari anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah tepat untuk mengembalikan makna konstitusional alokasi anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.

Ia menegaskan, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan sektor pendidikan, bukan membiayai program di luar komponen utama pendidikan.

"Saya mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN memang diperuntukkan bagi sektor pendidikan, bukan untuk program yang lain," katanya, Selasa (4/8/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu juga meminta pemerintah tidak menunggu hingga tenggat waktu yang ditetapkan MK pada 2028. Menurutnya, pemisahan anggaran dapat mulai diterapkan sejak penyusunan APBN 2027.

"Kalau bisa dipisahkan mulai APBN 2027, mengapa harus menunggu 2028. Tahun 2028 adalah batas akhir, bukan keharusan untuk mulai melaksanakan. Karena amanat konstitusi sudah sangat jelas, maka pemisahan anggaran pendidikan dan anggaran MBG sebaiknya dilakukan mulai tahun depan," ujarnya.

Habib Syarief menilai kebutuhan sektor pendidikan masih sangat besar, mulai dari peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana dan prasarana, penguatan pendidikan vokasi, hingga peningkatan mutu pembelajaran. Karena itu, seluruh alokasi anggaran pendidikan harus difokuskan untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional.

"Masih banyak pekerjaan rumah di sektor pendidikan yang membutuhkan dukungan anggaran. Dana pendidikan harus dikembalikan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik, guru, dan seluruh ekosistem pendidikan," tuturnya.

Meski mendukung pemisahan anggaran, Habib Syarief menegaskan sikap tersebut bukan berarti menolak Program Makan Bergizi Gratis. 

Ia menilai MBG tetap merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, namun pendanaannya harus berasal dari pos anggaran tersendiri agar tidak mengurangi alokasi pendidikan yang dijamin konstitusi.

"Program MBG tetap penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Tetapi pembiayaannya harus berasal dari pos anggaran yang memang disiapkan khusus, sehingga anggaran pendidikan tetap utuh sesuai amanat UUD 1945," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)