Dua Tahun Prabowo-Gibran, Anggota DPR Dorong Penguatan Pertahanan Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menilai penguatan pertahanan nasional menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus ditingkatkan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dinilai perlu diimbangi dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri, peningkatan profesionalisme, serta kesejahteraan prajurit TNI.

Oleh Soleh mengatakan, penambahan sejumlah alutsista strategis menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada 18 Mei 2026, pemerintah mengumumkan penerimaan enam pesawat tempur Rafale, satu pesawat angkut A400M, empat pesawat Falcon 8X, serta radar GCI GM403 beserta persenjataan terkait.

Di matra laut, KRI Brawijaya-320 tiba di Indonesia pada September 2025, disusul KRI Prabu Siliwangi-321 pada Maret 2026. TNI Angkatan Laut juga menerima KRI Belati-622, kapal cepat rudal produksi industri dalam negeri, pada Oktober 2025.

“Penambahan alutsista strategis merupakan langkah penting untuk memperkuat kemampuan pertahanan kita. Namun, modernisasi pertahanan tidak boleh berhenti pada pengadaan peralatan militer semata. Kita harus memastikan bahwa seluruh alutsista tersebut mampu mendukung kesiapan operasional TNI secara optimal,” ujar Oleh Soleh, Selasa (20/10/2026).

Ia menegaskan, penguatan pertahanan nasional harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan ancaman, kebutuhan operasional TNI, serta kemampuan anggaran negara. Pengadaan alutsista, menurutnya, harus sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia di wilayah darat, laut, dan udara.

Selain modernisasi alutsista, Oleh Soleh mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menjadikan pengembangan industri pertahanan nasional sebagai salah satu prioritas kebijakan.

Upaya tersebut, katanya, dapat dilakukan melalui penguatan riset dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kerja sama dengan mitra luar negeri yang memberikan manfaat nyata bagi penguasaan teknologi nasional.

Menurutnya, penguatan industri pertahanan dalam negeri penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi militer, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas produksi dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pertahanan.

Di sisi lain, Oleh Soleh mengingatkan kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan persenjataan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengawakinya.

Karena itu, profesionalisme prajurit TNI perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan disiplin, serta penegakan hukum yang konsisten.

“Prajurit TNI harus menjadi teladan dalam disiplin, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum. Jangan sampai ada prajurit yang melakukan kekerasan atau terlibat tindak pidana. Jika terjadi pelanggaran, harus diproses secara tegas dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Oleh Soleh juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan prajurit. Pemenuhan kebutuhan dasar, fasilitas tempat tinggal, layanan kesehatan, dukungan bagi keluarga, serta jaminan sosial dinilai perlu menjadi bagian dari kebijakan penguatan pertahanan nasional.

Ia berharap modernisasi alutsista dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas prajurit dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. 

"Dengan demikian, pembangunan kekuatan pertahanan nasional tidak hanya berorientasi pada penambahan persenjataan, tetapi juga pada kesiapan operasional TNI dan kemandirian pertahanan Indonesia," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)