DPR: Pemerintah Harus Siaga Dampak Perang Timur Tengah terhadap Ketahanan Pangan

Nusantaraterkini.co,JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan dampak konflik bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terhadap stabilitas pangan global. Menurutnya, eskalasi perang di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu gangguan serius pada rantai pasok pangan dunia yang pada akhirnya dapat menghantam ketahanan pangan Indonesia.

Daniel menilai pemerintah harus membaca situasi geopolitik global secara lebih tajam. Pasalnya, konflik di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga dapat mengguncang produksi pangan global melalui terganggunya pasokan pupuk.

“Perang di Timur Tengah bukan hanya soal konflik militer. Dampaknya bisa langsung terasa pada produksi pangan dunia, terutama karena terganggunya pasokan pupuk yang menjadi komponen vital dalam pertanian,” ujar Daniel, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah negara di kawasan Teluk seperti Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan United Arab Emirates merupakan eksportir utama pupuk nitrogen global. Namun, meningkatnya eskalasi konflik membuat infrastruktur energi di kawasan tersebut terancam, terutama akibat serangan drone dan rudal yang mengganggu pasokan gas bahan baku utama produksi pupuk.

“Kondisi ini memaksa beberapa negara menghentikan atau menurunkan produksinya. Jika pasokan pupuk global terganggu, maka dampaknya akan berantai terhadap produksi pangan dunia,” tegasnya.

Daniel menilai situasi ini berpotensi memperparah tekanan terhadap negara-negara pengimpor pangan, termasuk Indonesia. Ketergantungan pada pasokan global membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga dan gangguan distribusi.

Selain persoalan pupuk, ia juga menyoroti potensi lonjakan harga minyak dunia sebagai efek lanjutan dari konflik. Menurutnya, kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi pertanian sekaligus mempermahal distribusi logistik pangan.

“Ketika harga minyak melonjak, biaya produksi pertanian naik dan distribusi pangan ikut mahal. Pada akhirnya yang paling terdampak adalah masyarakat karena harga pangan ikut naik,” katanya.

Karena itu, Daniel mendesak pemerintah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi segera menyiapkan langkah strategis dan terukur untuk mengantisipasi potensi krisis pangan. Ia menilai stabilitas harga pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“Pemerintah harus bergerak cepat. Jangan sampai kita baru bertindak setelah harga pangan melonjak dan masyarakat sudah terbebani,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri, diversifikasi sumber pangan, serta pengamanan pasokan pupuk dan energi.  Tanpa langkah antisipatif yang kuat, Indonesia berisiko menjadi korban dari konflik geopolitik yang terjadi jauh di luar wilayahnya.

“Konflik global memang berada di luar kendali kita. Tapi dampaknya bisa sampai ke dapur rakyat. Karena itu pemerintah harus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)