DPR Minta Transparansi Pemerintah Soal Harga BBM
Sartono Hutomo desak transparansi harga BBM dan skema subsidi di tengah kenaikan minyak global.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM memunculkan perhatian dari Komisi XII DPR. Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo, menilai diperlukan transparansi terkait harga keekonomian BBM serta kejelasan skema penanggung selisih harga di tengah tekanan kenaikan minyak global.
Menurut Sartono, pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik narasi stabilitas harga tanpa menjelaskan realitas biaya yang sesungguhnya. Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui berapa harga keekonomian BBM saat ini, berapa harga jual yang ditetapkan, dan yang paling krusial siapa yang sebenarnya menanggung selisihnya.
“Jika harga ditahan sementara harga minyak dunia melonjak, maka beban itu tidak hilang. Ia hanya dipindahkan—baik ke APBN maupun ke BUMN energi. Ini yang harus dibuka secara terang,” tegasnya, Kamis (2/4/2026).
Lebih jauh, Sartono mengingatkan adanya potensi beban quasi-fiscal yang dapat membebani BUMN energi seperti Pertamina. Beban ini, jika terus dibiarkan, berisiko menggerus kesehatan keuangan perusahaan negara dan pada akhirnya melemahkan kapasitas investasi jangka panjang sektor energi nasional.
Ia juga menilai pemerintah belum menunjukkan kesiapan menghadapi skenario terburuk. DPR, kata dia, mendesak agar dilakukan stress test terhadap APBN dengan asumsi harga minyak global menembus USD100 per barel secara berkelanjutan. Tanpa simulasi kebijakan yang matang, Indonesia berisiko menghadapi tekanan fiskal yang serius.
“Setiap kenaikan USD1 saja bisa menambah beban fiskal hingga Rp6-7 triliun. Ini bukan angka kecil. Jika dibiarkan, defisit bisa melebar mendekati bahkan melampaui 3,5% dari PDB,” ujarnya.
Kritik ini secara implisit juga menyasar arah kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu populis. Menahan harga BBM memang memberikan efek jangka pendek berupa stabilisasi daya beli masyarakat.
Namun, Sartono menilai langkah tersebut berpotensi menjadi “bom waktu” fiskal jika tidak diimbangi transparansi dan strategi mitigasi yang jelas.
“Jangan sampai kebijakan populis jangka pendek justru mengorbankan kesehatan fiskal jangka panjang,” tandasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOSultan Tegaskan DPD Tak Bisa Usung Cawapres, Dukungan ke Dasco Bersifat Pribadi
Fadli Tara·11 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit soal Dugaan Penyadapan Presiden Digelar Pekan Depan
hendra·20 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Komjen Hendro Pandowo, Ketua Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
M Aribowo·37 menit yang lalu -
NEWS VIDEODasco: RUU Penyadapan Digodok Komisi III DPR, Aspirasi Publik hingga Pakar Hukum Akan Diserap
Fadli Tara·44 menit yang lalu -
KESEHATANKabut Asap Picu Lonjakan ISPA: Kasus di Sumsel Tembus 468 Ribu Sepanjang 2026, Palembang Tertinggi
Rozie Winata·57 menit yang lalu -
NEWSKKP Minta Dapur MBG Sajikan Menu Ikan Minimal Dua Kali Sepekan, Ini Alasannya
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUTLBH Medan Desak Kapolres Asahan Dicopot Buntut Viral Tahanan Narkoba Makan di Restoran
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NASIONALAncam Habitat Badak Jawa, DPR Desak Menteri ESDM Cabut Keputusan Tambang Banten
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPolemik Pemindahan Badak Jawa, Saan Mustofa Minta Komisi IV DPR Turun Mengkaji
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKejari Banda Aceh Sebut Bukti Liwath Eks Kepala Inspektorat Belum Terpenuhi
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
