DPR Minta Transparansi Pemerintah Soal Harga BBM

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM memunculkan perhatian dari Komisi XII DPR. Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo, menilai diperlukan transparansi terkait harga keekonomian BBM serta kejelasan skema penanggung selisih harga di tengah tekanan kenaikan minyak global.

Menurut Sartono, pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik narasi stabilitas harga tanpa menjelaskan realitas biaya yang sesungguhnya. Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui berapa harga keekonomian BBM saat ini, berapa harga jual yang ditetapkan, dan yang paling krusial siapa yang sebenarnya menanggung selisihnya.

“Jika harga ditahan sementara harga minyak dunia melonjak, maka beban itu tidak hilang. Ia hanya dipindahkan—baik ke APBN maupun ke BUMN energi. Ini yang harus dibuka secara terang,” tegasnya, Kamis (2/4/2026).

Lebih jauh, Sartono mengingatkan adanya potensi beban quasi-fiscal yang dapat membebani BUMN energi seperti Pertamina. Beban ini, jika terus dibiarkan, berisiko menggerus kesehatan keuangan perusahaan negara dan pada akhirnya melemahkan kapasitas investasi jangka panjang sektor energi nasional.

Ia juga menilai pemerintah belum menunjukkan kesiapan menghadapi skenario terburuk. DPR, kata dia, mendesak agar dilakukan stress test terhadap APBN dengan asumsi harga minyak global menembus USD100 per barel secara berkelanjutan. Tanpa simulasi kebijakan yang matang, Indonesia berisiko menghadapi tekanan fiskal yang serius.

“Setiap kenaikan USD1 saja bisa menambah beban fiskal hingga Rp6-7 triliun. Ini bukan angka kecil. Jika dibiarkan, defisit bisa melebar mendekati bahkan melampaui 3,5% dari PDB,” ujarnya.

Kritik ini secara implisit juga menyasar arah kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu populis. Menahan harga BBM memang memberikan efek jangka pendek berupa stabilisasi daya beli masyarakat. 

Namun, Sartono menilai langkah tersebut berpotensi menjadi “bom waktu” fiskal jika tidak diimbangi transparansi dan strategi mitigasi yang jelas.

“Jangan sampai kebijakan populis jangka pendek justru mengorbankan kesehatan fiskal jangka panjang,” tandasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)