Tak Cukup Andalkan APBN dan PAD, Mekeng Dorong Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan
Tak Cukup Andalkan APBN dan PAD, Mekeng Dorong Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong penerbitan obligasi daerah (municipal bond) sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan di daerah.
Menurutnya, instrumen tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Mekeng mengatakan, selama ini pembangunan daerah masih banyak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Padahal, kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan daerah.
"Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD masing-masing daerah, tentu harapan untuk mempercepat pembangunan tidak akan terlalu terealisasi. Karena itu, diperlukan alternatif sumber pembiayaan," ujar Mekeng, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, gagasan obligasi daerah sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang berkembang sejak reformasi 1998.
Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi salah satu aspek penting agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam membiayai pembangunan.
Mekeng menilai, Indonesia perlu memiliki landasan hukum yang kuat melalui undang-undang khusus mengenai obligasi daerah.
Pasalnya, meskipun wacana penerbitan obligasi daerah telah dibicarakan sejak lama, termasuk sejak 1902, hingga kini instrumen tersebut belum berkembang secara optimal.
Berbagai regulasi yang telah diterbitkan, mulai dari aturan di bidang keuangan hingga ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinilai belum cukup mendorong minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi maupun menarik investor.
"Menurut kami, Fraksi Partai Golkar MPR RI, ini saatnya Indonesia mempunyai sebuah undang-undang untuk mendukung percepatan pembangunan di Indonesia maupun di daerah," tegasnya.
Ia menyebut, hampir 20 negara telah memanfaatkan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Finlandia, Inggris, hingga Afrika Selatan dan Senegal telah menerapkan skema tersebut.
Mekeng juga mencontohkan Vietnam yang telah menerbitkan obligasi daerah dengan nilai hampir 1 miliar dolar AS. Dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek pengelolaan air (water management) dan pengelolaan sampah (waste management).
Menurutnya, obligasi daerah dapat menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang membutuhkan pembiayaan besar, terutama ketika kemampuan fiskal negara memiliki keterbatasan ruang anggaran.
Selain menjadi sumber pembiayaan pembangunan, obligasi daerah juga dinilai dapat membuka alternatif investasi di dalam negeri. Dengan demikian, masyarakat maupun investor yang memiliki dana dapat menempatkan modalnya pada instrumen investasi yang produktif.
Namun, Mekeng menegaskan penerbitan obligasi daerah tidak boleh digunakan untuk membiayai belanja rutin atau operasional pemerintahan. Instrumen tersebut harus diarahkan pada proyek produktif yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan atau arus kas (cash flow).
Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang dapat menghasilkan pendapatan dari layanan kesehatan maupun pembangunan pelabuhan yang mampu meningkatkan aktivitas ekspor dan impor daerah.
"Obligasi daerah harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan itulah pemerintah daerah dapat membayar kupon atau bunga serta pokok obligasinya," jelas Legislator dapil NTT ini.
Mekeng mencontohkan, daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi memanfaatkan obligasi daerah untuk membangun fasilitas pelabuhan yang lebih memadai. Selama ini, keterbatasan fasilitas membuat sebagian aktivitas ekspor-impor harus melalui pelabuhan besar di daerah lain, seperti Makassar atau Surabaya.
Dengan pembangunan pelabuhan melalui pembiayaan obligasi daerah, aktivitas perdagangan diharapkan dapat dilakukan lebih langsung dari NTT sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menanggapi opsi pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Mekeng menjelaskan bahwa skema pinjaman lembaga tersebut memiliki mekanisme pembayaran yang berbeda.
Pembayaran pinjaman daerah melalui PT SMI, menurutnya, menggunakan basis Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga angsuran dapat diperhitungkan dari alokasi DAU daerah bersangkutan.
Sementara itu, obligasi daerah menawarkan alternatif pembiayaan melalui penerbitan surat utang yang dapat dibeli investor dengan dasar proyek produktif dan kemampuan menghasilkan pendapatan.
Lebih lanjut, Mekeng menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian pembahasan dengan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta kalangan akademisi, termasuk rektor dan dekan yang membidangi ekonomi di berbagai provinsi.
Seluruh masukan tersebut telah dihimpun dan dirangkum oleh tim perumus. Hasil akhirnya akan dituangkan dalam naskah akademik yang selanjutnya disebarluaskan untuk menjadi bahan pengajuan kepada DPR RI.
"Kami sudah merangkum seluruh bahan yang diperoleh. Finalnya nanti akan kami sebarkan naskah akademik yang telah dibuat tim perumus untuk diajukan ke DPR sebagai bahan proses pembentukan undang-undang," pungkas Mekeng.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
LIFESTYLEBiodata dan Profil Laila Ayu Emang Dasar yang Curi Perhatian, Bawakan Dangdut Koplo Modern
M Aribowo·26 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Naikkan Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden ke Tahap Penyidikan
hendra·30 menit yang lalu -
-
NEWSGunung Karangetang Erupsi, Abu Vulkanik Membubung 800 Meter dan Lava Mengalir ke Lima Sungai
hendra·58 menit yang lalu -
NEWSOJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Masyarakat Bisa Cek Nomor Telepon, Link, hingga Rekening Penipu
hendra·1 jam yang lalu -
PERISTIWABNPB: Banjir Aceh Singkil Mulai Surut, Aceh Selatan Masih Tergenang
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SUMUTHUT ke-81 Brimob, Kapolda Sumut Minta Personel Tingkatkan Kapabilitas Hadapi Kejahatan Teknologi
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOSultan Tegaskan DPD Tak Bisa Usung Cawapres, Dukungan ke Dasco Bersifat Pribadi
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit soal Dugaan Penyadapan Presiden Digelar Pekan Depan
hendra·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
