DPR Minta Pemerintah Tak Paksakan Upacara 17 Agustus di IKN

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Aminurokhman, meminta pemerintah melihat substansi utama dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Ia juga menyarankan pemerintah tidak memaksakan proses pembangunan IKN untuk hal-hal yang bersifat seremonial.

“Saya melihatnya dengan progres yang ada hari ini, kalau toh dipaksakan untuk keperluan bersifat seremonial lebih baik pemerintah melihat substansi yang utama,” katanya, Kamis (6/6/2024).

Ia mengaku khawatir jika dipaksakan dengan sarana dan prasana yang belum memenuhi syarat akan berdampak kepada diskusi publik yang liar.

Ia berharap, Presiden Jokowi tetap mengacu kepada realita yang ada di lapangan terkait pembangunan IKN ini.

“Jika dipaksakan bisa saja cuma semua itu akan menjadi diskusi publik, yang menurut saya tidak perlu dikembangkan sampai kesana biar realita itu menjadi ukuran Presiden melihat lapangan itu seperti apa,” tegasnya.

Sekretaris DPW Partai NasDem Jatim ini memahami Presiden Jokowi mempunyai target melaksanakan upacara 17 Agustus dari IKN. Namun demikian, ia menegaskan, proses pembangunan fisik terlebih seperti IKN memerlukan proses yang panjang.

“Karena membangun fisik itu juga butuh proses,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menepis anggapan yang menyebut mundurnya Bambang Susantono dari posisi kepala OIKN berkaitan dengan rencana menggelar upacara peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 mendatang di IKN.

“Enggak (terkait dengan 17 Agustus), itu beda lagi,” katanya.

(cw1/nusantartaterkini.co)