DPR Ingatkan Pemerintah: Kebijakan Tembakau Jangan Picu PHK dan Gejolak Ekonomi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan komitmen DPR untuk mengawal ketat arah kebijakan pengendalian tembakau agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak merumuskan regulasi secara sepihak dengan hanya menitikberatkan pada aspek kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons wacana pembatasan kadar nikotin dan tar yang diusulkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta rencana penerapan kemasan polos (plain packaging) oleh Kementerian Kesehatan.

Menurut Nurhadi, setiap kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan sektor ekonomi yang terdampak.

“Regulasi harus proporsional. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru memicu gelombang PHK dan mengganggu stabilitas ekonomi,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Politikus Partai NasDem itu menilai, wacana kemasan polos perlu dikaji secara komprehensif. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau, tetapi juga pada petani, tenaga kerja, pelaku UMKM, hingga penerimaan negara.

Nurhadi juga mengingatkan bahwa kebijakan kemasan polos tidak bisa dilihat semata dari perspektif kesehatan. Menurutnya, terdapat aspek hukum dagang dan perlindungan hak usaha yang harus menjadi perhatian lintas sektor.

“Jika identitas merek dihapus sepenuhnya, perlu dikaji apakah kebijakan tersebut masih dalam koridor regulasi atau justru berlebihan,” kata anggota BKSAP DPR ini.

Lebih lanjut, ia menilai penerapan Graphic Health Warning (GHW) selama ini sudah memberikan peringatan kesehatan yang cukup kuat kepada masyarakat. Karena itu, penambahan kebijakan baru harus didasarkan pada kajian yang matang dan menyeluruh.

DPR, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah agar setiap kebijakan pengendalian tembakau disusun secara hati-hati, berbasis data, dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

“Kami akan memastikan kebijakan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi nasional,” tegas legislator dapil Jatim VII ini. 

(LS/Nusantaraterkini.co)