DPR Desak Pemerintah Evaluasi Keanggotaan Indonesia di BoP Buntut Serangan Israel-AS ke Iran

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wacana evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) semakin menguat setelah serangan militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. 

Sejumlah kalangan di DPR menilai peristiwa tersebut justru menampar kredibilitas lembaga yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga perdamaian global.

Anggota Komisi I DPR, Syamsu Rizal, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang tengah mempertimbangkan evaluasi posisi Indonesia di forum internasional tersebut. 

Politisi yang akrab disapa Deng Ical itu menilai sikap tegas pemerintah diperlukan ketika lembaga internasional dinilai gagal menjalankan mandat dasarnya.

“Serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran justru memperlihatkan lemahnya posisi Board of Peace. Organisasi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga perdamaian global malah tampak tidak berdaya menghadapi tindakan sepihak negara-negara besar,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, jika BoP tidak lagi mampu menegakkan prinsip-prinsip perdamaian, melindungi masyarakat sipil, serta memastikan akses kemanusiaan dalam konflik global, maka keanggotaan Indonesia di dalamnya layak dipertanyakan. 

Ia menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum internasional tidak boleh sekadar simbolik, tetapi harus selaras dengan amanat konstitusi yang menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia.

“Jika lembaga internasional tidak lagi konsisten dengan mandatnya, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh. Indonesia tidak boleh sekadar menjadi anggota pasif dalam forum yang gagal menegakkan nilai-nilai yang mereka klaim sendiri,” tegasnya.

Deng Ical juga mengkritik keras serangan militer Israel-AS ke Iran yang dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya memicu eskalasi konflik, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum internasional.

“Tindakan itu jelas bertentangan dengan misi Board of Peace. Dunia saat ini membutuhkan de-eskalasi, dialog, dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan aksi sepihak yang justru memperkeruh situasi geopolitik,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai tragedi tersebut menjadi ujian nyata bagi kredibilitas lembaga-lembaga internasional yang selama ini mengklaim sebagai penjaga stabilitas global. Jika lembaga seperti BoP gagal merespons pelanggaran serius terhadap perdamaian dunia, maka legitimasi moralnya akan semakin dipertanyakan oleh negara-negara anggota.

Komisi I DPR, lanjut Deng Ical, akan terus memantau dinamika geopolitik yang berkembang dan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis yang tidak hanya mempertimbangkan diplomasi global, tetapi juga kepentingan nasional Indonesia.

Sebelumnya, rencana evaluasi keanggotaan Indonesia di BoP mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta. 

Pertemuan itu dihadiri para mantan presiden dan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, pimpinan partai politik, serta jajaran Kabinet Merah Putih.

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, mengungkapkan bahwa isu masa depan BoP menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam tersebut.

“Iya, Presiden menyatakan siap mengevaluasi. Dengan perkembangan terakhir ini memang harus ada evaluasi,” kata Hassan usai pertemuan di Istana Merdeka.

(LS/Nusantaraterkini.co)