DPR Desak Investigasi Dugaan Perbudakan Modern di Rantai Pasok Tuna Indonesia ke Australia

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Dugaan praktik kerja paksa dalam industri perikanan kembali menyeret nama Indonesia ke sorotan internasional. 

Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh atas laporan yang mengungkap indikasi perbudakan terhadap awak kapal perikanan (AKP) Indonesia dalam rantai pasok tuna yang memasok pasar Australia.

Desakan itu muncul setelah laporan investigasi dari Greenpeace Indonesia memaparkan kondisi memprihatinkan yang dialami para pelaut. 

Dalam laporan tersebut disebutkan sedikitnya 25 awak kapal Indonesia bekerja di 17 kapal penangkap tuna berbendera Indonesia dengan kondisi kerja yang diduga jauh dari standar kemanusiaan.

Para pekerja dilaporkan dipaksa bekerja hingga 21 jam per hari tanpa waktu istirahat memadai, hidup dalam isolasi komunikasi, serta berada di bawah tekanan sistem kerja yang rentan eksploitasi. 

Situasi ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik kerja paksa yang berpotensi masuk kategori perbudakan modern.

“Kita tidak bisa menutup mata. Jika benar ada warga negara kita yang dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, maka negara wajib hadir. Perlindungan pekerja tidak boleh kalah oleh kepentingan ekspor,” tegas Neng Eem, Sabtu (7/3/2026).

Selain tekanan fisik, laporan tersebut juga menyoroti dugaan manipulasi finansial terhadap para pekerja. Skema bagi hasil yang tidak transparan serta praktik pinjaman uang yang dimanipulasi diduga membuat para pelaut terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dilepaskan.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kasus ketenagakerjaan biasa. Ia menilai dugaan eksploitasi di sektor perikanan menunjukkan lemahnya pengawasan negara terhadap industri yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor.

“Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka ekspor perikanan, sementara pekerja kita diperas di tengah laut. Kalau negara tidak tegas, praktik seperti ini akan terus berulang,” ujarnya.

Politisi DPR itu juga mengingatkan, temuan praktik perbudakan dalam rantai pasok global dapat berujung pada tekanan internasional, bahkan berpotensi memicu pembatasan perdagangan terhadap produk perikanan Indonesia.

Karena itu, ia mendesak pemerintah membentuk investigasi lintas kementerian yang melibatkan otoritas ketenagakerjaan, kelautan, hingga aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan pelanggaran tersebut secara terbuka dan transparan.

“Kalau ada perusahaan atau pemilik kapal yang terbukti melakukan pelanggaran berat, negara harus bertindak tegas. Jangan sampai reputasi Indonesia hancur karena pembiaran terhadap praktik perbudakan modern,” katanya.

Ia menegaskan, penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan industri perikanan Indonesia tidak dibangun di atas eksploitasi tenaga kerja. 

“Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal martabat bangsa di mata dunia,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)