Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

9 Poin Perubahan Perpol Baru Jelang Sidang Kode Etik Listyo Sigit Prabowo, Apa Saja?

Perpol yang terbit jelang sidang kode etik Listyo Sigit Prabowo tersebut merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. 

Bagikan:
Jelang sidang kode etik Listyo Sigit Prabowo, Kapolri menerbitkan Perpol baru. (Montase Nusantaraterkini.co)
Jelang sidang kode etik Listyo Sigit Prabowo, Kapolri menerbitkan Perpol baru. (Montase Nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co, Penerbitan Peraturan Kepolisian () Nomor 4 Tahun 2026 menjelang rencana menjadi perhatian publik. 

Peraturan baru yang ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ini mengubah sejumlah ketentuan terkait mekanisme sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

yang terbit jelang tersebut merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. 

Di dalamnya terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma, mulai dari hak mengajukan banding, komposisi majelis, pelaksanaan sidang daring, hingga ketentuan sanksi terhadap anggota Polri.

“Benar (terbit Perpol baru),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir, dalam keterangan yang dikutip, Kamis (19/11/2026).

Isir menjelaskan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026.

Salah satu perubahan terdapat pada ketentuan umum mengenai pengertian banding. Jika sebelumnya banding dapat diajukan oleh pelanggar, suami atau istri, anak, maupun orang tua pelanggar, kini hak tersebut dibatasi hanya kepada anggota yang menjalani sidang etik.

Perubahan aturan ini turut menyentuh sejumlah tahapan dalam proses penanganan pelanggaran kode etik di lingkungan kepolisian.

9 Poin Perubahan Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Berikut sembilan poin perubahan dalam Perpol baru yang menjadi sorotan menjelang sidang kode etik Listyo Sigit Prabowo:

- Hak mengajukan banding: Pengajuan banding kini hanya dapat dilakukan oleh anggota Polri yang menjalani sidang etik. Sebelumnya, keluarga pelanggar, seperti suami, istri, anak, dan orang tua, juga memiliki hak mengajukan banding.

- Tindak lanjut audit investigasi: Hasil audit investigasi wajib dilanjutkan dengan gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, SDM, hukum, serta profesi dan pengamanan.

- Pemanggilan pemeriksaan: Batas waktu pemanggilan diubah menjadi paling lambat tiga hari kalender sebelum pemeriksaan. Sebelumnya, ketentuan menggunakan hitungan tiga hari kerja.

- Komposisi majelis KKEP: Anggota majelis dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

- Pelaksanaan sidang secara daring: Terduga pelanggar kini dapat mengikuti sidang etik melalui media elektronik, tidak hanya secara langsung, dengan persetujuan Ketua KKEP.

- Masa penempatan khusus (patsus): Batas maksimal penempatan khusus diubah dari 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender.

- Ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH): Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih dapat dikenai sanksi PTDH.

- Mekanisme pemeriksaan dan persidangan: Sejumlah ketentuan teknis dalam proses pemeriksaan dan pelaksanaan sidang KKEP mengalami penyesuaian.

- Penyempurnaan prosedur penanganan pelanggaran: Tata cara penanganan perkara kode etik diperbarui, termasuk tahapan pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi kepada anggota Polri yang terbukti melanggar.

Komposisi Majelis dan Sidang Daring Jadi Sorotan

Salah satu perubahan yang paling menyita perhatian dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 adalah aturan mengenai komposisi majelis KKEP. Ketentuan baru memungkinkan anggota majelis memiliki pangkat hingga dua tingkat lebih rendah dibandingkan terduga pelanggar.

Aturan tersebut membuka peluang seorang jenderal bintang empat menjalani sidang etik dengan majelis yang anggotanya berpangkat lebih rendah, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, mekanisme sidang daring juga menjadi sorotan karena terduga pelanggar tidak lagi diwajibkan selalu hadir secara fisik di ruang persidangan. Kehadiran melalui media elektronik dimungkinkan dengan persetujuan Ketua KKEP.

Terbitnya Perpol baru ini menjelang rencana sidang kode etik Listyo Sigit Prabowo memunculkan perhatian terhadap perubahan aturan yang mengatur mekanisme pemeriksaan dan persidangan etik di tubuh Polri.

Meski demikian, perubahan Perpol tersebut tidak secara otomatis menentukan hasil sidang etik. Penjatuhan putusan tetap bergantung pada proses pemeriksaan, pembuktian, serta penilaian majelis KKEP terhadap perkara yang disidangkan.

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait