Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

DPR Desak ATR/BPN Reformasi Layanan Pertanahan: Akhiri Kelambatan dan Praktik Pungli

Komisi II DPR RI desak ATR/BPN percepat reformasi pelayanan pertanahan demi menjamin transparansi dan kepastian

Bagikan:
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong. (Foto: istimewa)
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong. (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional () segera membenahi sistem menyusul masih banyaknya keluhan masyarakat terkait lambatnya proses pengurusan, ketidakpastian biaya, hingga minimnya transparansi layanan.

Bahtra menegaskan, kualitas pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dipisahkan dari sistem dan regulasi yang dibangun . Karena itu, reformasi tata kelola harus menjadi prioritas agar masyarakat memperoleh kepastian dalam setiap proses pengurusan.

"Pelayanan yang cepat, aman, transparan, dan memiliki kepastian biaya pada akhirnya ditentukan oleh sistem yang dibangun BPN," ujarnya, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, masih menerima banyak pengaduan masyarakat mengenai lamanya penyelesaian layanan pertanahan. Keluhan serupa, kata dia, juga masih kerap disampaikan kepada anggota DPR RI saat menjalankan fungsi pengawasan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Bahtra meminta ATR/BPN segera menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur, termasuk kepastian waktu penyelesaian pada setiap tahapan, mulai dari penerimaan berkas, proses verifikasi, hingga penerbitan dokumen.

Ia juga mendorong PPAT memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai prosedur, tahapan, estimasi waktu, serta biaya layanan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah praktik yang merugikan masyarakat.

Bahtra menekankan, transformasi pelayanan pertanahan tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Di tengah tuntutan digitalisasi layanan publik, ATR/BPN dituntut menghadirkan sistem yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

"Di era digital saat ini, pelayanan publik harus semakin transparan, akuntabel, dan tidak boleh dipersulit. Mari bersama-sama mendukung upaya Presiden Prabowo menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat," pungkas Bahtra.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait