DPR Desak ATR/BPN Reformasi Layanan Pertanahan: Akhiri Kelambatan dan Praktik Pungli
Komisi II DPR RI desak ATR/BPN percepat reformasi pelayanan pertanahan demi menjamin transparansi dan kepastian
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera membenahi sistem pelayanan pertanahan menyusul masih banyaknya keluhan masyarakat terkait lambatnya proses pengurusan, ketidakpastian biaya, hingga minimnya transparansi layanan.
Bahtra menegaskan, kualitas pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dipisahkan dari sistem dan regulasi yang dibangun ATR/BPN. Karena itu, reformasi tata kelola pelayanan pertanahan harus menjadi prioritas agar masyarakat memperoleh kepastian dalam setiap proses pengurusan.
"Pelayanan yang cepat, aman, transparan, dan memiliki kepastian biaya pada akhirnya ditentukan oleh sistem yang dibangun BPN," ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, Komisi II DPR RI masih menerima banyak pengaduan masyarakat mengenai lamanya penyelesaian layanan pertanahan. Keluhan serupa, kata dia, juga masih kerap disampaikan kepada anggota DPR RI saat menjalankan fungsi pengawasan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Bahtra meminta ATR/BPN segera menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur, termasuk kepastian waktu penyelesaian pada setiap tahapan, mulai dari penerimaan berkas, proses verifikasi, hingga penerbitan dokumen.
Ia juga mendorong PPAT memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai prosedur, tahapan, estimasi waktu, serta biaya layanan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah praktik yang merugikan masyarakat.
Bahtra menekankan, transformasi pelayanan pertanahan tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Di tengah tuntutan digitalisasi layanan publik, ATR/BPN dituntut menghadirkan sistem yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
"Di era digital saat ini, pelayanan publik harus semakin transparan, akuntabel, dan tidak boleh dipersulit. Mari bersama-sama mendukung upaya Presiden Prabowo menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat," pungkas Bahtra.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolisi Kantongi Identitas Maling Kotak Amal Masjid di Plaju, Pelaku Segera Diringkus
Rozie Winata·14 menit yang lalu -
NEWS VIDEODPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Naik ke Pembahasan Tingkat II
Fadli Tara·16 menit yang lalu -
-
-
SUMUTGelombang Dukungan Dasco Jabat Wapres Dinilai Berisiko: Jadi Ajang Blok Khusus Gerindra
M Aribowo·45 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Listyo Sigit, Polri Ungkap Aturan Penentuan Anggota Majelis
hendra·54 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTerekam CCTV, Maling Kotak Amal Gasak Jutaan Rupiah di Masjid Plaju Palembang
Rozie Winata·56 menit yang lalu -
KESEHATANINAHAFF 2026: Perkuat Integritas JKN, BPJS Kesehatan Perkokoh Ekosistem Anti-Kecurangan
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SUMSELKabakom Sebut Kepercayaan Publikasi Dapat Tarik Kepuasan hingga 80 Persen
hendra·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANRemaja Perempuan Tewas Ditikam di Kos Medan Selayang, Polisi Dalami Motif
M Aribowo·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
