Distribusi FAME Terhambat Picu Antrean Biosolar di Sumsel, Gubernur Minta Pertamina Panggil Vendor

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Distribusi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang terhambat menjadi salah satu persoalan yang disoroti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal itu dikarenakan membuat panjangnya antrean bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan jika persoalan tersebut diketahui setelah pihaknya melakukan pembahasan bersama Pertamina Patra Niaga terkait kondisi antrean Biosolar yang dalam beberapa hari terakhir semakin panjang.

“Mungkin sedikit terkadang untuk rapat hari ini seperti apa. Ya, ini rapat yang menyikapi kondisi lapangan tentang antrean BBM, khususnya Biosolar. Beberapa hari belakangan ini kita tidak bisa tutup mata bahwa antrean semakin panjang,” ujar Deru saat diwawancarai langsung usai rapat di Griya Agung Palembang, Selasa (8/9/2026).

Deru mengatakan dari hasil komunikasi dengan Pertamina Patra Niaga, terdapat hambatan pada distribusi FAME yang merupakan bahan baku sebelum dilakukan proses blending menjadi Biosolar.

“Jadi ketika kita tanyakan dengan Pertamina, Pertamina Patra Niaga, ternyata jujur memang ada. Mereka ada hambatan di distribusi FAME-nya, jadi sebelum di-blending menjadi Biosolar yang akan didistribusikan ke SPBU,” katanya.

Kondisi tersebut, membuat Pertamina Patra Niaga Palembang harus mengambil pasokan FAME dari wilayah lain untuk menjaga ketersediaan Biosolar di Sumsel.

“Karena vendornya ada tujuh tadi disebut, ya. Untuk FAME-nya tadi terpaksa Pertamina Patra Niaga ambil di wilayah lain, salah satunya dari Lampung,” tuturnya.

Ia menilai persoalan distribusi tersebut seharusnya dapat diantisipasi sebelum berdampak terhadap ketersediaan BBM di lapangan. Menurutnya, stok Biosolar harus terus dijaga agar tidak sampai kosong.

“Nah, ini keterbukaan begini. Artinya, yang harusnya sudah kita awali sebelum terjadi. Karena stoknya terbatas kan. Stok Pertalite itu untuk berapa hari, stok Pertamax berapa hari, stok Biosolar berapa hari. Stok Biosolar kita ini 0,86 tadi, kan. Tapi harus terjaga itu, kan. Dia harus terjaga terus, ini tidak boleh kosong,” tegasnya.

Oleh karena itu, Deru meminta Pertamina agar melibatkan para vendor untuk membahas persoalan distribusi FAME tersebut secepatnya.

“Nah, maka tadi saya sarankan untuk kita undang vendor itu. Kita juga sarankan kepada pemangku kebijakan, kenapa tidak ambil khusus vendor dari lokal saja? Jangan yang dari Sulawesi, dari Dumai jauh-jauh itu. Sementara kebun sawit kita ada 1,4 juta hektare,” ungkapnya.

Ia juga sebelumnya meminta agar distribusi BBM di Sumsel tidak hanya berpatokan pada sisa kuota, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat. 

Selain itu, ia meminta koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina terus diperkuat agar kondisi antrean tidak semakin meluas.

“Jadi kepada masyarakat itu kita sedikit bersabar ya menghadapi kondisi ini. Kita juga harus meyakini bahwa kita adalah yang berhak memakai subsidi atau non-subsidi,” imbuhnya.

Sementara itu, Region Manager Retail Sales PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Ayub Ritto membeberkan jika kondisi antrean Biosolar juga dipengaruhi adanya peningkatan permintaan pada Agustus dan September 2026.

“Jadi sebenarnya situasinya adalah yang pertama di bulan Agustus dan September ini. Kami dari Pertamina, melihat ada beberapa peningkatan permintaan khusus solar ini meningkat. Kalau kami melihat karena mereka mengejar akhir tahun, jadi peningkatannya cukup tajam,” bebernya.

Terkait FAME, Ayub menjelaskan bahan tersebut tidak diproduksi oleh Pertamina. Pasokan FAME diperoleh melalui kerja sama dengan sejumlah vendor yang telah ditetapkan.

“Soal keterlambatan distribusi FAME tadi. Jadi FAME ini kami tidak produksi, kalau vendor saya yakin teman-teman paham lah ya proses karena proses itu adalah kami berkontrak dengan pihak vendor,” terangnya.

Menurutnya, jadwal kedatangan FAME sebenarnya telah ditentukan. Namun, apabila terjadi kendala dalam pengiriman, Pertamina akan meminta penjelasan kepada vendor terkait penyebab keterlambatan tersebut.

“Sehingga waktu kedatangannya pun sebenarnya sudah terjadwal oleh kami. Ketika ada kendala kami pasti nanya sama vendor kenapa ada kendala. Itu teman-teman, ini kan catatannya tadi sering terlambat ada beberapa keterlambatan di bulan ini,” ucapnya.

Tujuh vendor yang memasok FAME tersebut, yakni Wilmar Bioenergi Indonesia, Pelita Agung Agriindustri, Tunas Baru Lampung, Sari Dumai Sejati, Energi Unggul Persada, LDC Indonesia, dan Multinavita Sulawesi.

Ia menjelaskan jika para vendor tersebut pada dasarnya telah memiliki komitmen untuk memasok FAME. Namun, ketika pengiriman tidak terlaksana sesuai jadwal, vendor diminta memberikan penjelasan atas kendala yang terjadi.

“Jadi vendor-vendor ini kan sudah ditetapkan ya dan itu sebenarnya dalam konteks mereka ya siap kirim. Tapi ketika dia tidak terkirim, pasti dia punya justifikasi dan kita pun sudah menyampaikan kepada mereka untuk memenuhi komitmen yang diminta,” jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya menambahkan jika penyaluran BBM bersubsidi tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk Biosolar di Sumsel, kuota yang tersedia disebut mencapai sekitar 629 juta liter dalam satu tahun.

“Kuotanya saat ini kalau untuk 629 ribu atau kalau di jumlah liter itu 629 juta liter solar setahun. Kalau Pertalite kurang lebih sekitar 700 juta liter satu tahun,” lanjutnya.

Penetapan kuota BBM subsidi diawali dari usulan pemerintah daerah yang kemudian dikumpulkan pemerintah provinsi untuk disampaikan kepada BPH Migas atau pemerintah. Besaran kuota selanjutnya ditetapkan pemerintah bersama DPR.

Ia menkanjan jika Pertamina berperan sebagai penyalur BBM bersubsidi sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

“Misalnya ditentukan 100, kita salurkan 100. Jadi kalau teman-teman misalnya bertanya, Pak kenapa tidak sesuai dengan kebutuhan? Ya karena yang menentukan bukan kamu kalau kami berapa yang diminta salurkan itu yang kami salurkan,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)