Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Dalam rangka memastikan kesiapan implementasi Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Dinas Kesehatan Provinsi bersama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I melakukan supervisi ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Medan, Rabu (17/9/2025).
Supervisi fasilitas kesehatan tersebut dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Faisal Hasrimi didampingi Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Nuim Mubaraq.
Dalam kunjungannya, rombongan meninjau Rumah Sakit Umum Haji Medan dan Puskesmas Glugur Kota untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur, pelayanan, serta sistem administrasi dalam menyambut penerapan UHC Prioritas di Provinsi Sumatera Utara.
Faisal Hasrimi menekankan, UHC Prioritas merupakan amanat Presiden untuk memperkuat sistem kesehatan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkeadilan.
Dia menyebutkan, pelaksanaan supervisi diharapkan tidak hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi langkah awal yang utama untuk memastikan seluruh lini, mulai dari hulu ke hilir telah siap.
Baca Juga : Duh, Warga Deliserdang akan Kesulitan untuk Berobat Gratis hanya Pakai KTP, Ini Faktor Penyebabnya
“Sinergi antara pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah kunci suksesnya implementasi UHC Prioritas. Fasilitas Kesehatan, seperti Rumah Sakit Umum Haji Medan dan Puskesmas Glugur Kota, menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.
Senada, Nuim Mubaraq menjelaskan bahwa supervisi kolaboratif ini berfokus pada beberapa aspek kritikal. Nuim berharap, implementasi UHC Prioritas di Provinsi Sumut ditargetkan dapat memperluas cakupan kepesertaan Program JKN, menyederhanakan proses, dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Program ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung langsung oleh masyarakat, serta mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan.
“Kami menitikberatkan evaluasi pada beberapa hal, antara lain kesiapan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi, ketersediaan sumber daya yang mumpuni serta ketaatan pada janji layanan fasilitas kesehatan. Tujuannya agar pada saat UHC Prioritas dijalankan, tidak ditemukan kendala signifikan yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan haknya,” tutur Nuim.
Lebih lanjut, Nuim menyampaikan UHC Prioritas tetap menggunakan sistem layanan rujukan berjenjang. Kesiapan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik atau praktik dokter mandiri, sampai dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) menjadi satu kesatuan yang sangat penting.
“Masyarakat menerima layanan kesehatan di puskesmas, klinik atau praktik dokter mandiri dan selanjutnya bila membutuhkan layanan spesialistik akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Oleh karena itu, diharapkan setiap peserta telah mengetahui FKTP tempat dirinya terdaftar,” katanya.
Baca Juga : 35 Provinsi dan 473 Kab/Kota Capai UHC, BPJS Kesehatan Jangkau hingga Pelosok Daerah
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Umum Haji Medan yang berperan sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang menerima rujukan terhadap pelayanan kesehatan yang perlu penanganan lanjutan dari FKTP. Evaluasi difokuskan pada mekanisme rujukan berjenjang yang menjadi fondasi utama UHC untuk mengatur alur pasien dan mengantisipasi menumpuknya peserta saat menunggu layanan diberikan.
Baca Juga : Terus Berbenah, Pemko Medan Bersiap Menuju UHC Premium
Pimpinan Rumah Sakit Umum Haji Medan, Sri Suriani Purnamawati menyatakan komitmen penuh dari pihaknya untuk mendukung suksesnya implementasi UHC Prioritas di Provinsi Sumut. Menurutnya komitmen tersebut merupakan wujud nyata kepedulian negara terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Puskesmas Glugur Kota, rombongan disambut oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Kepala Puskesmas Glugur Kota dan seluruh staf Puskesmas.
Proses supervisi dilakukan dengan meninjau langsung ruang pelayanan, berinteraksi dengan tenaga medis dan non-medis, serta melakukan pengecekan terhadap sistem komputerisasi yang akan digunakan.
(zie/Nusantaraterkini.co)
