Dinilai Melanggar Etika, PAN Didesak Copot atau Sanksi Anggota DPRD DKI Jakarta Berbizie

Nusantaraterkini.co, JAKARTA— Sorotan tajam kembali mengarah ke gedung parlemen Kebon Sirih. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta, Surya Utama alias Uya Kuya, untuk segera menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PAN, Berbizie Sri Mulyati.

​Desakan ini mencuat setelah cara duduk Berbizie di ruang kerja pribadinya viral di media sosial dan dinilai publik tidak mencerminkan etika serta wibawa sebagai pejabat publik.

​Fernando menegaskan, sebagai wakil rakyat yang digaji oleh uang rakyat, Berbizie seharusnya mampu menempatkan diri dan menjaga tata krama, terlebih saat berada di lingkungan kedinasan dan di hadapan para stafnya.

"Sebagai wakil rakyat, seharusnya ruang kerja dimaksimalkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Jakarta, bukan justru melakukan tindakan yang memicu sorotan negatif dari publik," kata Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Senin (6/7/2026).

Fernando juga menyoroti proses rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Ia mengatakan, publik akan mempertanyakan pola seleksi kader apabila masih ditemukan wakil rakyat yang dinilai tidak menjunjung tinggi etika.

Karena itu, Fernando meminta PAN segera mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada Berbizie agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap citra partai.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh partai politik agar tidak hanya mengedepankan faktor popularitas dalam merekrut calon anggota legislatif, tetapi juga memperhatikan aspek moral, integritas, dan etika para calon yang akan diusung menjadi wakil rakyat.

Sebelumnya, Kontroversi yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta Berbizie Sri Mulyati mencuat setelah beredar foto dan video yang memperlihatkan dirinya duduk dengan posisi yang dinilai tidak pantas di ruang kerjanya. 

Unggahan tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu beragam reaksi dari masyarakat. 

Sebagian warganet menilai sikap tersebut tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik, sementara pihak lain menganggapnya sebagai urusan pribadi.

(LS/Nusantaraterkini.co)