Drama 11 Jam Sidang Etik! Irjen Ahrie Sonta Dipecat, Langsung Dibawa ke Rutan Brimob

Nusantaraterkini.co, Sebelas jam menjalani sidang etik berujung pahit bagi Irjen Pol Ahrie Sonta. Jenderal polisi yang terseret dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto itu dijatuhi sanksi pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). 

Usai putusan dibacakan, Ahrie meninggalkan Mabes Polri dengan pengawalan ketat Propam dan Brimob menggunakan kendaraan taktis lapis baja menuju Rutan Mako Brimob, Depok.

Keberangkatan Ahrie dari Gedung Propam menjadi perhatian setelah dirinya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) selama kurang lebih 11 jam.

Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB itu baru berakhir sekitar pukul 20.10 WIB.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, pemeriksaan terhadap Ahrie berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan saat menjabat sebagai pelaksana tugas Kabag Monitoring Biro Operasi (Mon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

"Perbuatan terduga pelanggar AS saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri yaitu diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," ujar Isir saat wawancara doorstop, Selasa (10/11/2026) malam. 

Atas dugaan perbuatan tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, ia juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut di antaranya Pasal 5 ayat (1) huruf C dan G, Pasal 8 huruf C angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf A dan B.

Hasil sidang KKEP memutuskan Ahrie dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Ia juga dijatuhi sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

"Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS diputuskan yang pertama sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ujarnya. 

"Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," tambah Isir.

Meski demikian, Ahrie telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Polri selanjutnya akan memproses permohonan banding itu melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri tingkat banding.

Isir menegaskan, seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi Polri.

Sementara itu, sidang KKEP terhadap sejumlah pihak lain yang turut terseret dalam perkara dugaan penyadapan tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap Ahrie, proses penanganan perkara ini masih berlanjut, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.