Nusantaraterkini.co, MEDAN - Masyarakat Sipil Sumatera Utara melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Sumatera Utara, pada Selasa (27/8/2024).
Koordinator Aksi Muhammad Habib mengatakan, aksi tersebut mereka lakukan lantaran kekhawatiran terhadap sistem demokrasi di Indonesia, yang berkenaan dengan konflik norma antara DPR dengan putusan MK.
"Konflik norma ini mengakibatkan kekaburan dalam menilai apakah yang dilakukan oleh DPR merupakan tindakan yang sesuai hukum atau tidak, karena tindakan tersebut dibenarkan oleh norma terkait kewenangan DPR sebagai pembentuk peraturan," kata Habib kepada Nusantaraterkini.co, Selasa (27/8/2024).
Selanjutnya, Habib mengatakan, terdapat indikasi pelemahan prinsip demokrasi di Indonesia dengan adanya upaya penganuliran putusan MK oleh DPR. Sehingga berpotensi merusak kedaulatan rakyat.
"Upaya itu memperlihatkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan yudikatif yang berpotensi merusak tatanan demokrasi dan kedaulatan rakyat," ucapnya.
Diwaktu yang bersamaan, dirinya menilai terjadi kecenderungan pembentukan dinasti politik yang berpotensi membatasi akses politik bagi masyarakat umum dan melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu.
"Hal ini juga diperburuk dengan revisi undang-undang yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan prinsip keadilan politik," jelasnya.
Dalam aksi itu juga, mereka mengampanyekan seruan "Indonesia Darurat Demokrasi" yang mereka tujukan sebagai panduan bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan demokrasi.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)