BPOM Dinilai Lemah Awasi Produk Berbahaya, DPR Soroti Pre dan Post-Market

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti lemahnya sistem pengawasan pre-market dan post-market oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya terhadap peredaran obat, pangan olahan, kosmetik, dan suplemen kesehatan.

Irma mengaku belum melihat secara jelas langkah pencegahan (pre-market) maupun penindakan (post-market) yang dilakukan BPOM di lapangan.

“Saya belum melihat bentuk pencegahan itu seperti apa. Begitu juga dengan penindakan, saya belum dengar ada langkah konkret di lapangan, termasuk bersama kepolisian,” ujar Irma, Selasa (21/4/2026).

Ia menyoroti masih maraknya peredaran produk berbahaya di masyarakat, mulai dari makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih hingga obat-obatan ilegal yang beredar luas.

“Kita tahu makanan yang mengandung GGL masih beredar dan belum ditarik. Begitu juga obat-obatan yang membuat teler, bahkan ada yang mengandung narkoba, masih sangat luas beredar,” ungkapnya.

Selain itu, politisi dari Partai NasDem tersebut juga menyoroti peredaran rokok ilegal serta kosmetik rumahan yang diproduksi tanpa pengawasan ketat, termasuk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri.

“Rokok ilegal merajalela. Kosmetik juga banyak dibuat di rumah-rumah, bahkan oleh oknum tertentu, dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri,” jelasnya.

Irma juga menyinggung penggunaan bahan berbahaya seperti boraks dan pewarna makanan ilegal, serta dugaan kontaminasi pada produk perikanan yang dinilai belum ditangani secara optimal.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa lemahnya pengawasan berpotensi meningkatkan beban layanan kesehatan, termasuk memperparah defisit BPJS Kesehatan.

“Kalau promotif dan preventif tidak berjalan, maka angka kuratif akan tinggi. Ini yang akhirnya berdampak pada defisit BPJS,” tandas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II tersebut. 

(LS/Nusantaraterkini.co)