Sudaryono: Keamanan MBG Harus Diperkuat, SOP Wajib Dijalankan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan penguatan aspek keamanan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penyediaan makanan untuk masyarakat dalam jumlah besar membutuhkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.

Sudaryono mengatakan, MBG tidak sekadar menyediakan makanan, tetapi memastikan makanan yang disajikan aman dan memenuhi standar kesehatan.

“MBG ini tidak hanya sekadar menyediakan makan dalam satu ompreng, tapi makanan itu harus aman. Supaya aman, bagaimana SOP-nya harus dijalankan,” kata Sudaryono di gedung DPR, Kamis (17/9/2026).

Ia menjelaskan, proses pengolahan makanan harus dilakukan secara benar, mulai dari proses memasak, tingkat kematangan, hingga penggunaan bahan baku yang sesuai standar.

Menurut Sudaryono, tantangan tersebut berbeda dengan memasak untuk kebutuhan pribadi karena dapur MBG harus menyiapkan makanan bagi ribuan penerima manfaat setiap hari.

“Kelihatannya simpel, tapi simpel kalau masak untuk diri kita sendiri. Ini masak untuk sekian ribu orang setiap hari,” ujarnya.

Karena itu, BGN terus melakukan pembenahan terhadap sistem dan prosedur pelaksanaan MBG. Salah satunya dengan memperketat kewajiban kepala dapur untuk berada di lokasi pada saat proses memasak berlangsung.

“Kepala dapur yang tadinya tidak ada kewajiban ada di dapur di jam masak, sekarang kita wajibkan,” kata Sudaryono.

Selain pengawasan internal, BGN juga melakukan penertiban terhadap dapur yang belum memenuhi persyaratan keamanan. Sudaryono menyebut dapur yang tidak memiliki sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS) telah ditutup.

Ia mengatakan terdapat sekitar 1.200 dapur tambahan yang belum memenuhi persyaratan SLHS, baik karena belum mendaftar, belum lolos, maupun masih dalam proses. Dapur-dapur tersebut, kata dia, juga ditangguhkan operasionalnya sampai persyaratan terpenuhi.

“Semua dapur yang tidak ada SLHS-nya sudah kita tutup,” tegasnya.

Namun, Sudaryono menekankan kepemilikan SLHS baru merupakan salah satu persyaratan dasar. Menurut dia, pengelola dapur MBG juga harus mendapatkan pelatihan mengenai keamanan pangan dan tata kelola proses penyediaan makanan.

Pelatihan tersebut mencakup cara menangani bahan makanan, mengelola proses pengolahan, hingga memastikan alur penyediaan makanan berjalan sesuai standar keamanan pangan.

“SLHS itu baru syarat terbiasa. Belum lagi nanti bagaimana pelatihan-pelatihan orang-orang yang berguna di kabupaten itu dilatih mengenai bagaimana mengelola proses penyediaan makanan,” ujarnya.

Sudaryono menambahkan, BGN akan terus memperkuat sistem pelaksanaan MBG melalui pemanfaatan teknologi, pengawasan, serta kolaborasi dengan dinas kesehatan daerah dan sekolah.

Ia meyakini langkah tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi aspek keamanan dan kualitas.

“Dengan sistem yang ada, penerapan teknologi, pengawasan yang baik, kolaborasi dengan dinas-dinas kesehatan daerah, termasuk sekolah-sekolah, kita bisa laksanakan,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)