BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN Perkuat Penegakan Kepatuhan, Pastikan Hak Pekerja atas Jaminan Sosial Terpenuh
BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN Perkuat Penegakan Kepatuhan, Pastikan Hak Pekerja atas Jaminan Sosial Terpenuh
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat langkah untuk memastikan setiap pekerja Indonesia memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Senin (20/7/2026) kemarin.
Perpanjangan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepatuhan pemberi kerja, mendukung penyelesaian permasalahan hukum, serta mengoptimalkan pemulihan piutang iuran guna memastikan semakin banyak pekerja memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Direktur Utama nusantaraterkini.co/tag/bpjs-ketenagakerjaan" class="article-tag-link" rel="tag">BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi kepada JAMDATUN beserta seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia atas sinergi yang selama ini telah terjalin dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Menurutnya, amanat yang diemban BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia, tetapi juga memastikan dana amanah peserta dikelola secara prudent, profesional, dan akuntabel.
Untuk menjalankan amanah tersebut, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan berbagai pihak, khususnya JAMDATUN sebagai mitra strategis dalam memperkuat aspek hukum dan tata kelola organisasi.
"Kami sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak, khususnya dukungan dari JAMDATUN sebagai mitra strategis dalam bagaimana kami menjalankan amanah ini, khususnya penguatan di aspek hukum dan tata kelola organisasi," ujar Saiful, Rabu (23/7/2026).
Saiful menjelaskan, sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN selama ini telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja.
Sepanjang tahun 2025, lebih dari 20 ribu Surat Kuasa Khusus (SKK) nonlitigasi diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara. Upaya tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan lebih dari 10 ribu badan usaha serta pemulihan iuran sebesar Rp495,15 miliar.
Selain itu, penguatan kepatuhan juga dilakukan melalui Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hingga April 2026 telah terbentuk 71 forum yang terdiri atas 16 forum tingkat provinsi dan 55 forum tingkat kabupaten/kota.
Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi permasalahan, memperkuat pengawasan, dan mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja secara berkelanjutan.
"Kami juga berharap kerja sama yang telah berjalan melalui 71 Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat terus diperkuat sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh para pekerja Indonesia," tambah Saiful.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Narendra Jatna mengatakan perpanjangan kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen kedua institusi untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kolaborasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Narendra.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan atas komitmen dan sinergi yang telah terjalin selama ini serta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui perpanjangan PKS ini, BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN berkomitmen memperkuat sinergi hingga ke tingkat daerah, mengoptimalkan penegakan kepatuhan dan penyelesaian piutang iuran, serta memperkuat implementasi Forum Kepatuhan sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek.
"Perpanjangan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah untuk melanjutkan sinergi yang telah terbangun, sehingga apa yang kita lakukan bersama dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pekerja Indonesia dan keluarganya," tutup Saiful.
Secara terpisah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Kunto Wibowo mendukung penuh dan akan menindaklanjuti kerjasama tersebut pada wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
"Di Kanwil Sumbagut kami akan menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan Kejati Sumatera Utara dan Kejati Aceh, agar pemberi kerja patuh terhadap tegaknya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Kami juga akan memonitoring secara berkala atas validasi terkait data pekerja yang diberikan kepada kami seperti gaji yang dilaporkan serta memeriksa bahwa data pekerja harus by name by adress. Karena hal tersebut akan mempermudah pekerja kita mendapatkan hak jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam kesempatan ini, Kami juga mengucapkan selamat hari Bhakti Adhyaksa ke-66 pada 22 Juli 2026," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Kunto Wibowo.
(mft/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOPascapenangkapan Listyo Sigit, Syahganda Minta Tujuan Penyadapan Dibuka ke Publik
Fadli Tara·2 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRemaja Tewas Bersimbah Luka, Satu Terduga Pelaku Ditangkap
hendra·3 menit yang lalu -
NEWS VIDEODasco Ungkit Serangan Berulang, Tegaskan Tak Pernah Terlibat Judol dan Doksing
Fadli Tara·43 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALEnam Pelaku Pencurian Motor di Binjai Ditangkap di Medan, Polisi Sita Kunci Letter T
hendra·44 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolisi Kantongi Identitas Maling Kotak Amal Masjid di Plaju, Pelaku Segera Diringkus
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEODPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Naik ke Pembahasan Tingkat II
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
-
-
SUMUTGelombang Dukungan Dasco Jabat Wapres Dinilai Berisiko: Jadi Ajang Blok Khusus Gerindra
M Aribowo·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Listyo Sigit, Polri Ungkap Aturan Penentuan Anggota Majelis
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
