BGN Kucurkan Anggaran ke BPOM untuk MBG, Irma Suryani: Uangnya Dipakai untuk Apa?
Anggaran BGN untuk BPOM dalam pengawasan MBG disorot DPR. Irma Suryani meminta transparansi mekanisme, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggaran yang digelontorkan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawal keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam dari DPR.
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago mendesak BPOM membuka secara terang benderang penggunaan anggaran tersebut, mulai dari mekanisme, prosedur pengawasan, hingga teknis pengujian pangan di ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
“Anggaran ini dipergunakan untuk apa? Bagaimana mekanismenya? Prosedurnya seperti apa?” kata Irma, Kamis (10/9/2026).
Menurut Irma, mekanisme pengawasan keamanan pangan menjadi hal penting untuk diperjelas mengingat SPPG tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, jaringan pengawasan BPOM tidak berada di setiap daerah, melainkan didukung oleh Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi serta Loka POM di sejumlah wilayah.
Karena itu, Irma mempertanyakan bagaimana pengawasan dan pengujian keamanan pangan dapat dilakukan secara efektif di seluruh SPPG apabila mekanisme tersebut belum disosialisasikan secara jelas kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
“Bagaimana mekanismenya kalau tidak disosialisasikan? Bagaimana mekanisme pengujiannya?” tegasnya.
Selain mekanisme pengawasan, Irma juga menyoroti aspek pertanggungjawaban atas anggaran yang diterima BPOM dari BGN.
Menurutnya, setiap anggaran negara yang diberikan untuk mendukung program pemerintah harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan dapat diketahui publik.
“Terima uang, tapi bagaimana nanti pertanggungjawabannya? Ini kan juga perlu kami pertanyakan, dan kami kawal,” ujarnya.
Irma menegaskan DPR tidak ingin pengawasan terhadap penggunaan anggaran berhenti pada pemaparan program atau presentasi semata. Menurutnya, diperlukan penjelasan konkret mengenai realisasi anggaran, pelaksanaan pengawasan, cakupan pengujian, serta hasil pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.
“Sekali lagi, pimpinan, mohon maaf, kita tidak terima hanya sekadar presentasi bagus, tapi kami mau pertanggungjawaban publiknya seperti apa,” pungkas Irma.
Ia menilai transparansi tersebut penting untuk memastikan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pengawasan keamanan pangan benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap keamanan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat program MBG.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
TECHNONokia dan 4 Raksasa Teknologi Eropa Bentuk Konsorsium untuk Kembangkan Gigafactory AI
Rozie Winata·1 menit yang lalu -
NASIONALDaftar 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo, Disorot Usai Usulkan Pemindahan Badak Jawa
M Aribowo·10 menit yang lalu -
INTERNASIONALApple hingga Gmail Google Diguncang Gangguan Teknis Serentak di AS
Rozie Winata·35 menit yang lalu -
SEPAKBOLA8 Negara Pastikan Tempat di Perempatfinal UEFA Nations League 2026/2027
Rozie Winata·49 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Pendidikan Hashim Djojohadikusumo, Sosok di Balik Usulan Pemindahan Badak Jawa
M Aribowo·51 menit yang lalu -
SUMSELHadirkan Semangat Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Sumsel Tinjau Pos Anti Narkoba dan Bekas Rumah Bandar di Ogan Ilir
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALDPR Tegaskan Pesangon Adalah Hak Mutlak Pekerja, Bukan Bentuk Belas Kasihan
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMUTPropam Periksa Personel Satres Narkoba Polres Asahan Buntut Tahanan Makan di Restoran
M Aribowo·2 jam yang lalu -
SUMSELKapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana Tekankan 5 Poin Strategis untuk Personel Polres Ogan Ilir
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
NASIONALSoroti Tata Kelola Investasi, DPR Ingatkan Pusat Jangan Abaikan Peran Daerah
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
