Baru 42 SPPG di Medan yang Punya Sertifikat Layak Higiene

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Standar keamanan pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan masih menjadi sorotan di tengah masifnya pelaksanaan program tersebut. 

Pasalnya, dari 72 SPPG yang beroperasi, baru 42 unit yang dinyatakan atau memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh Dinas Kesehatan Kota Medan.

Seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG), realisasi penerima manfaat juga terus meningkat.

Untuk Kota Medan, target penerima MBG mencapai sekitar 892 ribu siswa. Hingga saat ini, realisasi penerima MBG tercatat 109.069 peserta didik (PD) dan 2.329 non-peserta didik (Non PD).

Meski begitu, Plt Kadis Kesehatan Medan, dr Surya Syahputra Pulungan melalui Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2PM-PL), Dinas Kesehatan Kota Medan, Edy Yusuf menegaskan, hingga kini belum ada laporan kasus keracunan pada penerima MBG di Medan.

“Belum ada laporan keracunan penerima MBG. Semoga ke depan juga tidak ada,” ujarnya kepada wartawan, kemarin. 

Untuk menjamin makanan dan minuman yang disalurkan tetap aman, bergizi, dan layak konsumsi, Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan pengawasan ketat mulai dari hulu hingga hilir.

Pengawasan tersebut meliputi penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan tenaga pengolah makanan, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.

“Dinkes melakukan survei ke lokasi SPPG yang mengusulkan permohonan Surat Laik Higiene Sanitasi. SLHS ini diterbitkan oleh Dinkes Medan dengan syarat dan pengawasan ketat,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap SPPG wajib melibatkan minimal satu orang ahli gizi, sesuai dengan prasyarat dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Ketentuan ini juga menjadi syarat utama dalam penerbitan izin operasional SPPG.

Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau seluruh pengelola SPPG yang telah beroperasi maupun yang akan beroperasi agar mematuhi seluruh standar higiene sanitasi, melibatkan tenaga ahli gizi, serta segera mengurus SLHS sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan penerima MBG.

“Pengelola SPPG harus mengusulkan izin dan SLHS ke Dinkes. Ini penting agar program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” pungkasnya.

(zie/nusantaraterkini.co)