Bahlil Tegaskan Pemadaman Listrik Bergilir Jadi Tanggung Jawab PLN, Minta Evaluasi Total Sistem Kelistrikan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penanganan persoalan pemadaman listrik bergilir sepenuhnya berada di bawah kewenangan PT PLN (Persero). Karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut meminta perusahaan listrik negara itu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasionalnya agar gangguan serupa tidak terus berulang.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil menyusul masih adanya laporan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah yang menimbulkan keluhan dari masyarakat. Menurutnya, PLN harus mengambil langkah cepat, terukur, dan komprehensif untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan.

"Saya meminta PLN segera menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman. Kendali operasional kelistrikan berada di PLN sehingga penyelesaiannya juga harus dilakukan secara maksimal oleh PLN," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (21/6/2026).

Bahlil mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Dalam pembicaraan tersebut, ia menekankan pentingnya langkah antisipasi yang tepat agar gangguan listrik tidak terus dikeluhkan masyarakat.

Ia juga membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi akibat kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Menurutnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyiapkan kebutuhan batu bara PLN melalui penugasan kepada sejumlah perusahaan tambang nasional.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah mengalokasikan pasokan sekitar 180 hingga 190 juta ton dan sebagian besar sudah terikat kontrak. Karena itu, ia menilai persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis distribusi dan manajemen logistik di internal PLN.

Selain menyoroti persoalan listrik bergilir, Bahlil juga meresmikan penyalaan perdana Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses listrik bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau jaringan listrik.

Bahlil menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam mendukung pendidikan, akses informasi, hingga percepatan digitalisasi di daerah. Karena itu, negara harus hadir untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang layak.

Hingga tahun 2025, Program Listrik Desa (Lisdes) telah menjangkau 1.403 lokasi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan. Sementara Program BPBL telah membantu penyambungan listrik baru bagi 220.845 rumah tangga kurang mampu, termasuk lebih dari 19 ribu keluarga di Jawa Tengah.

(Dra/nusantaraterkini.co)