Karhutla Kalteng Memanas, Anggaran Minim Bikin Pemda Tak Lagi Agresif

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dinilai tidak bisa seagresif sebelumnya dalam melakukan penanggulangan karhutla.

Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto mengatakan, keterbatasan anggaran bahkan membuat pemerintah daerah Kalteng mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Daerah memang enggak seagresif dulu dalam menangani karhutla karena terbatasnya anggaran. Jangankan urus karhutla, bayar PPPK saja kesulitan,” ujarnya, Sabtu (22/8/2026).

Bambang mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalteng sebenarnya telah menetapkan status darurat karhutla melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur sejak 25 Mei 2026.

Menurut dia, penetapan status tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), untuk segera mengambil langkah penanganan di lapangan.

“Berdasarkan penetapan darurat dari provinsi, maka sebagai dasar baik BNPB maupun Kemenhut untuk segera bergerak ke lapangan,” katanya.

Politikus Partai Demokrat itu berharap pemerintah pusat memberikan dukungan, termasuk bantuan anggaran, untuk menggerakkan tim terpadu di daerah. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat kemampuan fiskal pemerintah daerah saat ini terbatas.

Bambang juga mengingatkan potensi meningkatnya risiko karhutla dalam beberapa bulan ke depan. Terlebih, kondisi cuaca di Kalteng disebut semakin kering sejak pertengahan Juli.

“Karena sesuai prediksi bila tepat bahwa puncak El Nino pada bulan Oktober dan sejak pertengahan Juli sudah tidak ada hujan, artinya masih ada dua bulan lagi. Hal ini tentu makin kering dan akan semakin berbahaya ketika makin kering,” tegasnya.

Karena itu, Bambang mendesak BNPB dan Kemenhut segera merespons kebutuhan pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla. Ia meminta pemerintah pusat memahami keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah sekaligus memperkuat dukungan penanganan di lapangan.

“Langkah Provinsi Kalteng telah menyatakan darurat sejak 25 Mei merupakan langkah tepat. Tinggal respons pusat, baik BNPB maupun Kemenhut, yang harus memahami kondisi daerah saat ini,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Kalteng tersebut.

Sementara itu, berdasarkan data yang disebutkan, hingga saat ini telah terdeteksi sebanyak 1.795 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Tengah.

(LS/Nusantaraterkini.co)