Aktivis 98: Masyarakat Sumut Berharap PDIP Usung Bobby Nasution

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati mengimbau PDIP untuk bergabung bersama 8 partai yang telah mengusung Bobby Nasution menjadi Calon Gubernur pada pilkada Sumut.

Menurutnya, hal ini perlu agar pembangunan yang telah dilakukan bisa berlanjut.

"Kalau kita lihat hasil survey sejak 2023 hingga saat ini, popularitas dan elektabilitas Bobby Nasution selalu di atas kandidat lainnya. Artinya mayoritas rakyat Sumut ingin Bobby yang mimpin Sumut ke depan," ungkapnya, Minggu (21/7/2024).

"Hal ini pula yang menjadi latar belakang 8 parpol memberikan dukungan kepada Bobby. Tentunya masyarakat Sumut juga berharap PDIP turut mengusung Bobby Nasution agar pembangunan berlanjut," sambungnya.

Menurut Ikhyar, PDIP akan terisolasi jika memilih calon selain Bobby dalam Pilgubsu 2024.

"Jika PDIP bersikeras mengusung calon sendiri, mereka akan terisolasi dari maenstrem karena berhadapan dengan aspirasi mayoritas," jelasnya.

Ikhyar menilai, aspirasi batin masyarakat Indonesia, khususnya rakyat Sumut, ingin agar semua elemen dan elit politik bersatu membantu pemerintahan baru terpilih menunaikan janji janjinya demi terwujudnya Indonesia emas 2045.

"Pasca pilpres, rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Sumut ingin semua elemen bersatu, termasuk elit parpol membantu pemerintahan baru merealisasikan janji janjinya menuju Indonesia emas 2045. Oleh karena itu mereka ingin agar kepala daerah ke depan merupakan tokoh yang sejalan dengan presiden terpilih pada pilpres kemarin," tuturnya.

Seperti diketahui, sejauh ini di Pilgub Sumut baru nama Bobby Nasution yang sudah banyak didukung oleh partai politik. Di antaranya parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), PPP, PKB dan Nasdem

Menyikapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partainya akan mengusung pasangan calon di Pilgub Sumut. Hasto menegaskan tidak akan ada kotak kosong di Pilgub Sumut.

"PDI Perjuangan di Sumut bisa mencalonkan sendiri. Di Jawa Timur kami juga sedang menyiapkan kerja sama politik, sehingga kotak kosong itu tidak akan terjadi untuk provinsi Jawa Timur dan Sumatra Utara," katanya di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

(zie/Nusantaraterkini.co)