Pengamat Hukum Pertanyakan Status End User di Kasus Penyadapan Presiden

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai pengguna akhir atau end user dalam kasus penyadapan menuai sorotan. Kesimpulan penyidik terkait hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

​Pengamat hukum Muhammad Gumarang menilai langkah penyidik Mabes Polri dalam menyimpulkan peran LSP masih terlalu dini. Menurutnya, penyidikan belum mengungkap secara menyeluruh motif, tujuan, serta pihak yang mendanai operasi penyadapan itu.

​"Penyidik Mabes Polri sangat prematur menyatakan LSP sebagai 'end user' dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo," ujar Gumarang seperti dilansir RMOL, Minggu (15/11/2026).

Gumarang berpandangan, penyidik masih perlu menjelaskan alasan di balik tindakan penyadapan terhadap kepala negara. Tujuan dari penggunaan informasi yang diperoleh dari operasi tersebut juga dinilai harus dibuka secara terang-benderang.

​Selain itu, ia mempertanyakan waktu dimulainya operasi penyadapan yang disebut baru terjadi saat Prabowo menjabat sebagai Presiden. Gumarang menyoroti mengapa tindakan tersebut tidak dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya.

​"Penyidik juga belum mengungkapkan apa tujuan dan motif tersangka LSP menyadap Presiden Prabowo Subianto? Penyidik juga belum mengungkapkan siapa saja pemodal yang mendukung pendanaan terhadap operasi penyadapan tersebut?" beber Gumarang.

​Bagi Gumarang, pengungkapan motif dan sumber pendanaan menjadi kunci penting dalam proses penegakan hukum. Hal itu diperlukan untuk memastikan siapa pihak yang sebenarnya menerima dan memanfaatkan data hasil penyadapan.

​Ia menilai masih terbuka kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sebagai pengguna akhir sesungguhnya. Pihak tersebut dikhawatirkan belum tersentuh apabila penyidikan berhenti pada kesimpulan yang ada saat ini.

​Di samping status end user, Gumarang turut menyoroti perbedaan konstruksi hukum pada tindak pidana penyadapan tersebut. Ia membedakan karakter pelanggaran antara penyadapan terhadap Presiden dan penyadapan terhadap masyarakat umum.

​"Penyadapan terhadap Presiden Prabowo seharusnya diproses sebagai dugaan tindak pidana makar, sementara penyadapan terhadap korban lain masuk kategori penyadapan ilegal," pungkasnya.

​

(Emn/Nusantaraterkini.co)