18 Gubernur Protes TKD Dipotong Menteri Purbaya, Pengamat: Kepala Daerah Harus Bisa Kreatif

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan, aksi protes yang dilakukan oleh 18 Gubernur karena adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sangat besar tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja dan program di daerahnya. 

Pasalnya, dengan potongan yang sangat besar tentu akan ada beberapa program yang akan dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan anggaran atau bahkan ada yang harus dibatalkan. 

Terlebih, agar secara keseluruhan program yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik maka para gubernur harus memperjuangkan agar tidak ada pemotongan dana TKD seperti yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan 17 gubernur lainnya. 

"Seharusnya para kepala daerah harus bisa lebih kreatif lagi untuk bisa menambah pendapatan daerah selain TKN namun tidak membebani rakyat. Memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya agar bisa menambah sumber pendapatan daerah. Apalagi seperti Maluku Utara yang sangat potensial dan memiliki banyak kekayaan alam tentu sangat bisa dikelolah untuk meningkatkan pendapatan daerah," kata Fernando menaggapi perihal pemotongan anggaran TKD yang diprotes 18 Gubernur kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Sadewa, Rabu (8/10/2025).

Fernando menilai, kalau memang tidak mampu, libatkan pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk bisa mengelola sumber daya daerah. 

"Makanya para kepala daerah jangan hanya melibatkan para tim sukses dalam pemerintahannya yang akhirnya tidak memaksimalkan kinerjanya untuk meningkatkan pendapatan daerah," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan 17 gubernur lainnya se-Indonesia menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Delapan belas gubernur itu ramai-ramai mendatangi kantor Purbaya pada Selasa (7/10/2025) untuk memprotes kebijakan itu. Usai rapat, Sherly menegaskan tidak ada satu pun gubernur yang setuju anggarannya dipotong.

"Semuanya (gubernur) tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar," kata Sherly di Kantor Kemenkeu.

"Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten, bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," sambung Sherly. 

(cw1/nusantaraterkini.co).